Suadi Weblog

2011-02-20T19:38:00.000+09:00

Hand in hand

2010-02-08T16:39:00.001+09:00

Apa itu komunitas? (Kutipan)

2009-03-09T10:13:00.001+09:00

They could not put a roof over their heads without the cooperation of others. They could not get in their harvests without the help of others. They could not deliver their children or doctor their sick without good relations with others. They had no savings system except investments in goodwill with others. They had no welfare or old age protection but the assistance of others. They had no public safety or defense against human enemies and natural disaster but the collaboration of others. （Encyclopedia of Community)

Menuju Setengah Abad Baru - Golden Year of Friendship 2008 Indonesia-Japan

2008-07-01T16:51:00.002+09:00

Berbagai perayaan masih terus berlangsung memasuki setengah abad hubungan persahatan Indonesia-Jepang. Judul tulisan di atas adalah salah satu tema dalam poster yang dibuat oleh Panitia 50 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Jepang. Seperti telah diketahui, Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Januari 1958 menandatangai satu perjanjian damai dan menandai perbaikan hubungan kedua negara.

Memasuki setengah abat hubungan diplomatik/ekonomi tersebut, telah disepakati pembukaan kerjasama baru, yang diberi nama "JIEPA" (Japan-Indonesia Partnership Agreement). JIEPA telah bergulir sejak awal kepemimpinan SBY dan hari ini, tanggal 1 Juli 2008 kesepakatan tersebut mulai berlaku. Tentu saja, mulai hari ini list barang/komoditi yang termasuk dalam kelompok A seperti tertera dalam Artilce 20 kesepakatan JIEPA akan gratis masuk Jepang atau Indonesia. Untuk produk perikanan dan yang terkait dengan perikanan terdapat 51 komoditi yang termasuk dalam kelompok ini dengan 36 komoditi diataranya adalah hasil perikanan dan sisanya berupa alat produksi perikanan. Indonesia tentu bisa mengoptimalkan peluang pada 36 komoditi, sambil mempersiapkan peluang pasar yang terus terbuka dengan biaya masuk nol 10-15 tahun mendatang.

Memasuki era baru hubungan kedua negara dalam perikanan, saya mencoba membuat kilas balik dalam sektor perikanan selama lima dekade terakhir. Untuk selengkapnya silakan baca Inovasi yang terbit hari ini (http://io.ppi-jepang.org). Semoga berguna

Karena BBM, Perahupun disandarkan

2008-07-01T16:47:00.002+09:00

Harga minyak dunia yang terus meningkat dan melampui angka US$140 per barel dalam hari-hari terakhir semakin memberikan pukulan berat bagi sektor perikanan. Apalagi telah diketahui bahwa 40-50% biaya operasional kapal ikan adalah untuk bahan bakar. Di Jepang, lebih dari 200.000 kapal ikan berencana untuk tidak melaut pada tanggal 15 Juli mendatang sebagai ungkapan protes terhadap kenaikan harga harga BBM dan upaya mendapatkan dukungan pemerintah atas permasalahan yang dihadapi nelayan (Asahi Shinbun 26/6/08). Seminggu sebelumnya juga telah dilaporkan oleh banyak media tentang berhenti beroperasinya 3.000 kapal penangkap cumi selama dua hari sebagai protes atas permasalahan tersebut. Protes dengan cara yang yang lebih kasar juga telah dilakukan oleh nelayan Perancis, yaitu dengan memblokade pelabuhan dan depot BBM (Reuters, 25/6/2008). Riak kenaikan harga minyak dunia nampak akan terus meluas dibanyak tempat, apalagi dalam waktu mendatang sangat dikhawatirkan harga minyak akan menyentuh US$ 200 per barel.

Industri perikanan di tanah airpun sudah barang tentu menghadapi dilemma yang sama. Namun demikian, tidak banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh nelayan kita kecuali tetap melaut. Memilih protes dengan mensandarkan perahu seperti yang dilakukan oleh nelayan Jepang sama artinya dengan kehilangan peluang pendapatan untuk menghidupi keluarga. Apalagi industri perikanan kita sebenarnya tidak hanya dihadapkan pada masalah kenaikan harga BBM, tetapi juga semakin sulitnya mencari ikan. Kondisi ini dalam jangka pendek tentu saja membuat pilihan strategi adaptasi menjadi semakin terbatas. Karena itu, peran pemerintah untuk menyediakan bahan bakar dengan harga yang dapat dijangkau oleh industri perikanan skala kecil/menengah yang merupakan 3/4 dari total industri perikanan nasional kita saat ini akan sangat dibutuhkan.

japan's tuna fishing industry: A ... - Google ブック検索

2008-06-16T14:06:00.001+09:00

Bagi yang tertarik dengan industri tuna Jepang. Buku ini mungkin sedikit banyak berguna. Selamat menikmati
japan's tuna fishing industry: A ... - Google ブック検索

Menghindari Kemunduran Performa Perikanan

2008-02-23T23:42:00.000+09:00

Tampilan perikanan tahun ini menunjukkan gejala yang tidak mengembirakan. Ekspor perikanan mengalami penurunan luar biasa dari 926.478 ton pada tahun 2006 menjadi 480.281 tahun ini, atau turun lebih dari separuh capaian tahun sebelumnya. Dalam pandangan pemerintah kemunduran performa perikanan tahun ini merupakan imbas dari faktor eksternal perikanan seperti kebijakan kenaikan harga BBM, berkurangnya operasi kapal ikan asing, dan dampak aturan perdagangan global khususnya antibiotik pada industri budidaya udang. Pendapat seperti ini tentu saja menguatkan anggapan bahwa para pengambil kebijakan saat ini tetap kokoh pada keyakinannya bahwa sumberdaya ikan tersedia melimpah untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidaklah mengherankan dalam setiap wacana dan rencana pembangunan tahunan perikanan akan terbaca berbagai data target baik produksi maupun pendapatan yang selalu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memberikan prioritas utama pada komoditas terbatas yaitu udang, rumput laut, dan tuna, kebijakan revitalisasi perikanan sebenarnya tidak terlalu mendapat sokongan kuat dari industri nasional. Untuk komoditas udang, industri budidaya sangat tergantung pada spesies hasil introduksi khususnya Vanamei. Sementara dengan berbagai kelemahan mendasar pada struktur industri perikanan tangkap nasional, perikanan tuna menjadi tergantung pada investasi asing. Sayangnya untuk perikanan ini sangat sulit dibedakan antara yang berijin dengan yang yang tidak, antara yang legal dengan yang mencuri. Pemerintahpun menjadi dilematis dalam pengaturannya karena disatu sisi berharap sumbangan yang besar dari perikanan asing, disisi lain kebijakan memperketat ijin secara langsung berimbas pada berkurangnya kontribusi perikanan ini Dalam industri tuna juga muncul dilema lain yang cukup pelik seperti yang dipaparkan oleh Michael Heazle dan John G. Butcher (2007) dalam Jurnal Marine Policy yaitu pertarungan kepentingan antara para pencari keuntungan dari perikanan termasuk dari dalam tubuh kalangan militer dan birokrasi. Sementara permasalahan ketimpangan yang sangat mencolok pada struktur perikanan yang telah lama diketahui tidak banyak mendapat perhatian. Program pembangunan perikanan rakyatpun hanya didominasi oleh bantuan perahu, tambahan alat tangkat, dan proyek yang bermuara hanya pada pencapaian produksi perikanan.

Faktor eksternal seperti yang dipaparkan pemerintah tidak dapat dipungkiri sangat memukul posisi industri perikanan, walau tidak secara keseluruhan menurunkan minat terhadap investasi perikanan. Dalam beberapa kasus ekspansi budidaya udang Vanamei semakin meluas di beberapa daerah. Jumlah armada perikanan tangkap juga mengalami pertumbuhan positif, seperti dalam periode 2001-2005 tumbuh mencapai 4.4% per tahun. Namun demikian, yang patut menjadi perhatian saat ini adalah faktor internal sumberdaya ikan. Faktor ini perlu mendapat porsi perhatian lebih besar karena pertumbuhan produksi ikan laut justru terus melambat akhir-akhir ini, jauh di bawah pertumbuhan kapal ikan. Dalam periode 2001-2005 produksi ikan hanya tumbuh 2,7% per tahun, atau terendah yang pernah dicapai dalam periode lima tahunan sejak 1961. Pada saat bersamaan penurunan dan kerusakan habitat sumberdaya ikan juga terjadi dimana-mana, bahkan kini potensi lestari perikanan tangkap dilaporkan hanya tersisa 20% yang bisa dimanfaatkan. Ekspansi nelayan kita yang memasuki wilayah negara tetangga juga semakin sering diberitakan dan diantaranya tidak jarang berujung pada pembakaran kapal ikan mereka, penahanan dan penembakan nelayan oleh otoritas di wilayah negeri seberang. Di dalam negeri intensitas konflik karena perebutan sumberdaya ikan juga semakin meningkat. Berdasarkan laporan beberapa media Dalam periode antara 2000 dan 2006 tidak kurang ditemukan 30 berita tentang kasus konflik perikanan baik berupa penahanan kapal, pembakaran kapal ikan, penembakkan nelayan, perkelahian dan pembunuhan, dan demonstrasi nelayan.

Orientasi pembangunan perikanan dengan demikian perlu segera berubah dari kebiasaan mengejar target dan berorientasi ke luar kearah perbaikan kualitas hidup nelayan dan penyelamatan sumberdaya ikan. Perpaduan berbagai pola pengelolaan dengan demikian dibutuhkan. Pada tingkat lokal, pola pengelolaan berbasis masyarakat dapat diadopsi atau lebih diberdayakan. Pengakuan hak atas sumberdaya ikan dalam hal ini diperlukan atau dengan kata lain akses terhadap sumberdaya ikan oleh siapapun (open access) sudah saatnya dibatasi. Upaya ini perlu dipadukan dengan pengembangan industri pembenihan ikan untuk kebutuhan pengkayaan sumberdaya ikan dan pengembangan industri budidaya. Kerjasama antara daerah dan regional juga juga perlu diperkuat untuk menghindari berbagai konflik perikanan. Berkah sumberdaya yang masih tersedia dan beragam hanya membutuhkan kemauan dan kemampuan kita mengelola secara sungguh-sungguh, tidak hanya mengandalkan diri pada satu atau dua komoditi saja.

Ami machi, 10 Januari 2008

Tsukiji, akhirnya nyampe juga di pasar ikan ini

2006-12-26T19:46:00.000+09:00

Akhirnya, setelah lama berencana ke pasar ikan ini, kesampeannya juga beberapa hari yang lalu. Cerita lengkapnya saya akan tulis pada kesempatan lain. Kali ini saya ajak untuk melihat beberapa jepretan saya di pasar ini dan untuk itu silakan klik disini. Oh yah, setelah melihat foto-fotonya silakan mampir baca websitenya pasar ikan ini disini. Nah, pasar ikan ini oleh Bestor dikatakan sebagai "The Fish Market at the Center of the the World".

Pemburuan Tuna Sirip Biru Bagian II: Jepang Akhirnya Menyerah

2006-10-20T15:11:00.000+09:00

Di bawah bayang-bayang perebutan pengaruh dan juga sumberdaya tuna sirip biru (SBT) antara Australia dan Jepang, upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan ini menemui sedikit titik terang beberapa hari yang lalu. Akhirnya Jepang menyerah dan menyatakan bersedia menerima penurunan jumlah kuotanya menjadi hanya separuh dari tahun sebelumnya, atau jatahnya kini tinggal 3000an ton di tahun 2007 nanti. The Guardian 16 Oktober yang lalu juga melaporkan setelah terjadi kesepakatan tersebut total kuota SBT juga menurun menjadi sekitar 11.000an ton dari 13.000an ton saat ini (coba perhatikan gambar di atas untuk kuota SBT untuk beberapa negara saat ini).

Nah, kini Australia menjadi pemegang kendali dengan kuota tertinggi diantara negara-negara yang menangkap SBT saat ini. Australia tentu saja akan berperan penting dalam pengelolaan SBT. Namun demikian keuntungan yang menjanjikan dari eksploitasi ikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Australia, apalagi seperti pernah saya tulis sebelumnya Jepang juga sangat percaya kalo Australia juga diduga melakukan kecurangan dengan mengekspor ikan-ikan berukuran kecil. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya mau diapakan armada perikanan Jepang yang telah diinvestasikan untuk perikanan ini? Saya kira Jepang tidak akan berpangku tangan, dengan berkata "ya sudah". Nurut saya sih sangat boleh jadi negeri sakura ini akan berupaya mendekati beberapa negara potnesial untuk membuat berbagai pola kerja sama penagkapan ikan seperti yang banyak terjadi pasca negara-negara pantai mengadopsi UNCLOS di awal 1980an (yang membatasi pergerakan perikanan Jepang). Kita tunggu saja kelanjutannya.

Pencurian Ikan, kapan akan berakhir ya?

2006-10-17T14:27:00.000+09:00

Gemas juga ya baca berita kalo di negeri sendiri banyak sumberdaya ikan yang dicuri, sementara nelayan nusantara tertembak di negeri orang, karena mengejar ikan yang semakin sulit ditangkap. Pada saat yang sama kita juga sering membaca, mendengar, atau melihat konflik nelayan makin sering terjadi.

Akhir September yang lalu kapal pengawas DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) berhasil menangkap 10 kapal ikan Thailand dan Vietnam bersama 105 awaknya ketika sedang mencuri ikan di kepulauan Natuna (suarapmbaruan.com). Nah, kapal-kapal tersebut tentu tidak seperti kapal yang dibrondongi peluru oleh tentara Papua New Guinea atau Malaysia beberapa waktu yang lalu, tetapi kapal mereka ini berteknologi canggih dengan bobot 100-400 GT (gross ton). Menurut hitungan pemerintah sih kerugian negara karena aktivitas penangkapan ikan ilegal seperti ini mencapai Rp 30 triliun per tahun, wow. Tentu angka yang fantastis dibandingkan kontribusi sektor perikanan yang tidak sampai Rp 500 miliar ke kas negara (dalam bentuk PNBP alias pendapatan negara bukan pajak).

Sejak DKP dibentuk di tahun 1999 yang lalu, isu ini memang terus menjadi berita. Ketidakmampuan kita mengawasi laut kita karena armada pengawasan yang terbatas baik yang miliknya Angkatan Laut maupun DKP, sudah sering kita dengar. Sementara, dalam upaya mengurangi tekanan pemanfaatan sumberdaya secara ilegal ini, pemerintah juga mulai menutup ijin usaha penangkapan ikan dari negara lain kecuali jika mereka mau bekerja sama dalam skim yang telah ditetapkan pemerintah seperti membangun industri pasca panen di dalam negeri. Apakah mereka mau? Tentu bukan pekerjaan yang mudah, karena itu tentu saja akan mengorbankan industri pasca panen di negeri penangkap ikan ilegal ini.

Alasan yang paling logis kenapa pemerintah masih tetap berharap pada armada perikanan asing ini adalah karena struktur perikanan kita sendiri masih sangat lemah. Nah, sebagai ilustrasi singkat coba deh perhatikan gambar struktur armada perikanan kita pada gambar di atas. Ternyata ya, lebih dari 50 persen adalah perahu tanpa motor dan jika ditambah dengan kapal ukuran 5 GT ke bawah, maka 3/4 armada perikanan kita adalah kapal-kapal kecil. Gimana kira-kira mau bersaing dengan kapal Thailand, Korea, China atau Jepang ya? Kalopun nelayan kita akan bersaing mungkin ya bersaing diantara sesama yang kecil-kecil itu dan susahnya kalo terlalu kuat persaigannya sering berakhir dengan konflik. Sebenarnya masalah seperti ini sudah lama diketahui dan sering diungkap, tapi ya perubahannya tetap saja berjalan lambat ya. Sementara setiap tahunnya kita membaca pemerintah pasang target yang selalu lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan tentu saja sektor perikanan tangkap ini diharapkan menjadi kontributor utama. Misalnya tahun ini targetnya produksi ikan mencapai 7,7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3,2 miliar, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 3,1%. Bisakan itu dicapai dengan struktur perikanan seperti saat ini? Rasanya berat sih! Kecuali tetap berbaik hati dengan para penangkap ikan ilegal itu. Walahu'alam deh!

Citra Satelit si Lusi (Lumpur Sidoarjo)

2006-10-09T12:11:00.000+09:00

Palu sudah diketuk beberapa minggu yang lalu bahwa si Lusi hasil ulah Lapindo segera akan dibuang langsung ke laut. Tapi upaya ini nampak belum terealisasi dengan baik. Setiap hari mengikuti berita tentang si Lusi ini tentu kita bisa merasakan bagaimana dampak dari kecerobohan yang dilakukan oleh Lapindo. Selain sudah jelas yang setuju, tentu masih banyak keberatan kalo si Lusi dibuang begitu saja ke laut. Kita berharap saja kebijakan yang telah diambil dapat meringankan beban masalah yang ada, bukan PEMERATAAN PENDERITAAN karena di laut bukan hanya ikan yang dikorbankan (pilih ikan apa manusia, begitu kata menteri PU), tapi tidak sedikit manusia yang bergantung padanya. Ini ada beberapa gambar dari "langit" yang dipublikasi oleh Universitas Nasional Singapura. Mari kita simak bersama-sama untuk jadi pelajaran bersama.

Ini peta lokasinya

Gambar ini hasil citra tanggal 6 Oktober 2005

Nah yang ini gambar tanggal 29 Agustus 2006

Untuk lengkapnya silakan berkunjung kesini aja.

Kuningisasi di Thailand

2006-09-26T23:33:00.000+09:00

Mumpung baru hangat-hangatnya kudeta militer di negeri Raja Bhumibol ini, ta sempat kan nulis pengalaman singkat berkunjung ke sana di bulan Agustus yang lalu. Kebetulan ya dapat kesempatan melihat beberapa bagian wilayah negeri ini dan sempat menikmati keramaian dan kemacetan kota Bangkok. Sehingga bisa sedikit terbayang bagaimana kota Bangkok kalo dipenuhi oleh tank-tank tentara. Jadi ingat juga ketika di tahun 1998, saat akan balik ke Jogja dengan kereta dari gambir, banyak sekali tank-tank yang parkir di sekitar lapangan monas.

Yang menarik buat saya ketika disana adalah kepemimpinan raja masih terasa sekali pengaruhnya. Tahun ini merupakan tahun ke-60 kekuasaan raja Bhumibol. Kecintaan terhadap raja sekilas yang bisa saya perhatikan sepertinya bisa diukur dengan mudah yaitu dengan melihat sebaran warna kuning dipelbagai belahan kota dan juga bisa dihitung dari persentase orang berpakaian kuning (khususnya pada hari Senin), warna yang menjadi simbol raja. Ternyata ya memang luar biasa, dan kayaknya bisa menandingi kuningisasi gubernur Jateng, Suwardi jaman orba deh...he he. Di mana-mana setiap Senin orang-orang pada berpakaian kuning, sampai kaos untuk kegiatan yang saya ikutipun warnanya juga kuning.

Cerita lainnya, tepat di hari ulang tahun permaisuri saya pas ada ditengah kota Bangkok dan banyak sekali anak muda memakai slayer biru, biru yang menjadi warna simbol permaisuri (tapi yang ini tidak disertai dengan biruisasi...:). Ulang tahunnyapun disiarin oleh TV dengan kembang api yang bisa nyaingi hanabi Jepang...he he. Pak Harto pernah nggak ya kayak gitu?. Barangkali tanpa dukungan raja, kudeta militer itu mungkin tidak akan berjalan mulus kali ya. Raja kayaknya bukan hanya simbol, tapi masih kuat pengaruhnya, sampe desain pertanianpun raja masih cukup berpengaruh. Kira-kira kalo banyak nelayan Thailand menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan kita (menurut catatan SEAPA sih ada 3000an tiap tahunnya, tapi ini data tahun 2002) masuk bagian pengaruh kebijakan pertaniannya nggak ya?...hus!!

Sayang ya, kita minim sekali memiliki pemimpin yang disukai perilaku politiknya.

Nelayan kita tertembak Lagi

2006-09-26T01:04:00.000+09:00

Belum ada sebulan saya menulis tentang kematian nelayan di wilayah perbatasan, kembali kita disajikan berita yang serupa yaitu tentang penembakan nelayan oleh tentara negeri tetangga. Kali ini terjadi di sekitar pulau yang menjadi sengketa antara RI dan Malaysia, yaitu pulau berhala. Menurut laporan Antara kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 September sekitar pukul o7.30 WIB. Dua nelayan Belawan, Sumatra Utara, yang menjadi korban adalah Zainuddin (35) dan Hok Chin (27) dan keduanya dinyatakan masih dalam kondisi kritis karena penembakan tersebut. Sial benar nasib nelayan-nelayan kita ini. Masihkan kejadian serupa segera muncul lagi? Saya berharap -harap cemas semoga tidak ada lagi.

Berkaca pada Peristiwa Kematian Nelayan di Wilayah Perbatasan

2006-09-04T17:03:00.000+09:00

Tentang kematian nelayan yang melakukan ekspansi perikanan ke daerah perbatasan dengan wilayah negara tetangga, di bulan Agustus yang lalu ada dua peristiwa yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Pertama tentu datang dari negeri kita sendiri, yaitu kematian Mulyadi, seorang anak buah kapal ikan (ABK) Buana Jaya, yang tertembak oleh angkatan bersenjata Papua New Guinea (PNG). Sedangkan peristiwa kedua adalah kematian Mitshuhiro Morita, nelayan penangkap kepiting (crab) dari Hokkaido-Jepang, oleh patroli pantai Rusia. Dua peristiwa ini sama bercerita tentang kematian nelayan di daerah perbatasan, namun keduanya memiliki kelanjutan cerita yang nampak sangat berbeda.

Kematian Mulyadi dan penahanan 9 orang nelayan lainnya pada Selasa, 9 Agustus yang lalu, tentu saja menuai protes keras dari pihak Indonesia terutama karena penggunaan kekerasan secara berlebihan dan ketidakjelasan akan kebenaran posisi kapal melanggar wilayah perbatasan atau tidak. Juru bicara Departemen Luar Negeri Desra Percaya seperti dilansir Kompas (8/10) bahkan memanggil Dubes PNG untuk menyerahkan nota protes tersebut. Setelah jasad Mulyadi diserahkan ke pihak keluarga di Papua lebih awal pada hari Kamis, kesembilan rekannya baik yang terluka maupun yang selamat dibebaskan oleh Pengadilan Wilayah Vanimo dengan membayar denda masing-masing sebesar 200 kina PNG (setara Rp 650.000) seminggu kemudian (Senin, 15 Agustus). Seperti diungkap pihak kepolisian Provinsi Sandaun kepada the National 16 Agustus yang lalu, nilai denda ini tentu sangat kecil karena pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan ini hanya dianggap sebagai pelanggaran keimigrasian, walaupun penangkapan ikan secara ilegal dipandang sebagai kejahatan serius, apalagi acap kali nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayahnya melakukan kekerasan terhadap polisi patroli PNG yang menggunakan kapal motor ukuran kecil.

Seperti halnya kematian Mulyadi, kematian Morita, tepat sehari setelah pembebasan kawan-kawan Mulyadi (16 Agustus), juga mengundang protes keras dari pihak Jepang karena penggunaan senjata dalam penanganan kasus semacam ini. Apalagi Jepang berpandangan bahwa wilayah dimana terjadi penembakan tersebut adalah wilayah yang sejak lama (di akhir Perang Dunia II) menjadi sengketa antara kedua negara ini. Segera Deplu Jepang juga meminta agar kapal ikan besera dua ABK dan kapten kapal yang selamat dilepas. Namun proses yang akan dilalui oleh nelayan Jepang ini tidak akan semudah nelayan Indonesia di PNG. Seperti dilansir oleh BBC, walaupun Rusia merasa perlu meminta maaf atas penembakan tersebut, namun mereka tetap tidak dapat mentolerir penangkapan ikan di wilayah kedaulatnnya secara ilegal. Ketika utusan Jepang, Yasuhisa Shiozaki (Wakil Senior Kementerian Luar Negeri) menemui Alexander Alexeyev (Deputi Kementerian Luar Negeri) di Moscow, pihak Moscow seperti dilansir The Japan Times menjanjikan pertimbangan kemanusiaan yang terpenting dalam penyelesaiaan kasus ini. Namun, Rusia hanya melepas dua ABK Kisshin Maru pada tanggal 30 Agustus yang lalu, sementara kapten kapalnya tetap ditahan dan akan dibawa kemeja hijau.
Apakah pelanggaran batas wilayah sebagai penyebab utama kekerasan yang berakhir kematian yang menimpa nelayan di luar wilayah negerinya berkurang dimasa yang akan datang? Nampaknya sangat sulit berharap berkurang karena salah satu faktor penting yang menyebabkan nelayan melakukan ekspansi ke daerah penangkapan ikan yang baru (new fishing ground) salah satunya adalah karena semakin sulitnya menangkap ikan di wilayah terdekat dan tentu juga ada harapan besar untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik di daerah yang baru. Untuk kasus Jepang menurut catatan Yomiuri, sejak akhir PD II sampai akhir 2004 yang lalu tercatat 1330 kasus penangkapan kapal ikan Jepang oleh Rusia. Pelanggaran batas wilayah ini diperkirakan masih akan meningkat karena daya tarik sumberdaya ikan di wilayah yang menjadi sengketa ini. Bahkan setelah kasus penembakan Morita pelanggaran garis batas ini seperti dilansir The Japan Times, 26 Agustus lalu, masih terjadi dan mengundang protes pihak Rusia. Pelanggaran serupa juga masih dilakukan oleh nelayan Indonesia pasca kematian Mulyadi ketika 26 Agustus yang lalu Angkatan Laut PNG kembali menangkap empat kapal ikan Indonesia dan menahan 17 awaknya.

Ketidaktahuan nelayan akan batas wilayah negara sendiri masih sering kita pegang sebagai alasan utama pelanggaran wilayah satu negara. Alasan ini juga yang dikemukan oleh dua nelayan Jepang saat dilepas oleh pihak Rusia. Namun demikian, ekspansi perikanan seperti ini tentu memiliki akar permasalahan di negeri atau wilayah di mana nelayan biasa melakukan penangkapan ikan. Salah satu permasalahan itu adalah semakin menurun sumberdaya ikan di daerah penangkapan ikan terdekat. Ketika nelayan berhadapan dengan sumberdaya dengan kondisi seperti ini, kemungkinan pilihan adaptasinya adalah 1) melakukan ekspansi ke daerah penangkapan ikan yang baru dan (atau bersamaan dengan itu) 2) memodifikasi alat tangkap supaya lebih efisien. Dua temuan ini yang saya lihat dilakukan oleh nelayan Sape, Nusa Tenggara Barat atau nelayan Cilacap, Jawa Tengah dalam beberapa kali saya mengujungi mereka beberapa tahun silam. Hal serupa juga dikemukan oleh Butcher (2005) dalam studi sejarah tentang perikanan di Asia Tenggara seperti tertuang dalam bukunya "The Closing of the Frontier, A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia C. 1850-2000". Lebih jauh Butcher menilai bahwa perikanan kini (khususnya di Asia Tenggara) telah atau sedang menuju batas pertumbuhan karena tiga dimensi dari daerah penangkapan ikan telah dimanfaatkan secara intensif. Tentu saja sumberdaya ini dimanfaatkan tidak hanya oleh nelayan lokal tapi juga oleh nelayan dari daerah lain, pulau lain, bahkan negara lain. Sehingga, jika kita tidak cermat atau bijakasana mengelola sumberdaya di sekitar kita, di dekat daerah kita, atau di negeri kita, bukan tidak mungkin ekspansi perikanan ke daerah lain atau ke pulau lain saja akan berdampak buruk bagi kita. Karena kita sudah melihat banyak konflik perikanan atau konflik antar nelayan lahir dari kisah perluasan daerah penangkapan seperti ini. Walahu'alam.

Ami-machi, 4 September 2006

Suadi

(suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id)

Berburu si Sirip Biru sambil Menabuh Genderang Perang

2006-08-29T16:50:00.000+09:00

Sejak pertengahan Agustus ini beberapa media massa Australia mengangkat salah satu isu besar perikanan, yaitu "illegal fishing". Sumberdaya apa yang menjadi topik dan siapa yang menjadi "tertuduh" akan menarik kita perbincangkan karena: 1) ikan yang menjadi isu adalah spesies yang telah dikategorikan sebagai jenis yang terancam (punah) oleh komisi konservasi dunia atau IUCN, yaitu tuna sirip biru dari selatan (southeren bluefin tuna, SBT) (IUCN Red List of Threatened Species), 2) yang tentu saja masih terus diburu karena nilai ekonominya yang sangat tinggi. 3) Pihak yang menjadi sasaran Australia kali ini adalah Jepang, yang telah dikenal sebagai produsen dan konsumen terbesar jenis ikan ini. 4) Namun tentu patut kita catat bahwa Australia juga menjadi salah satu pemburu terpenting dari SBT. Dengan demikian, bagaimana "pertarungan" argumen dua raksa pemburu tuna ini menarik kita cermati, apalagi kita (Indonesia) juga menjadi salah satu pemain di dalamnya yang sangat mungkin terimbas oleh tabuhan genderang perang tersebut.

Apa yang membuat Australia gusar?

Adalah Richard McLoughlin, Direktur Pengelolaan pada Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia, yang memaparkan beberapa data kecurangan yang dilakukan oleh Jepang, yang tentu menjadi pesaing utama Australia dalam perikanan tuna SBT ini. Seperti dikutip Australian News.Net 12 Agustus yang lalu dan beberapa media lain (seperti ABC News, Reuters, the Age, dan the Sydney Morning Herald), Jepang telah diduga menangkap SBT secara ilegal dengan nilai yang fantastis yaitu 2 milliar dolar Australia atau setara US$ 1,53 miliar dalam kurung waktu 15-20 tahun terakhir. Dari sisi produksi diperkirakan jumlah total hasil tangkapan ilegal atau yang tidak dilaporkan oleh Jepang diperkirakan mencapai 12.000 sampai 20.000 ton selama 20 tahun terkahir. Angka ini mungkin lebih besar lagi karena juga diduga bahwa ribuan hingga puluhan ribu ton ikan tidak melewati sistem pelelangan yang berlaku di Jepang, karena SBT langsung dijual pada perusahaan pengumpul (retailer).

Faktor apa yang memperkuat dugaan Australia ini? Dua hal yang kiranya patut dikemukan yaitu 1) keengganan pihak Jepang memasang paper trail pada hasil tangkapan SBT dan 2) juga keengganan memasang sistem pemantau indepeden pada kapal perikanannya. Demikian kira-kira pendapat pihak Australia seperti diberitakan dalam beberapa medianya.

Lalu apa tanggapan pihak Jepang atas tuduhan ini?

Seperti telah diatur dalam CCSBT (Commison for the Conservation of Southern Bluefin Tuna) Jepang memiliki kuota SBT sebesar 6.065 ton per tahun. Pihak Jepang seperti dilaporkan Yahoo!7 News memang telah mengumumkan diawal tahun ini bahwa terjadi penangkapan SBT melebih kuotanya sebesar 25 percent. Namun, Jepang dengan tegas menolak tudingan Austalia tersebut. Pihak Jepang berpendapat bahwa terlalu dini menanggapi klaim tersebut dan tentu saja negeri sakura ini lebih senang mendorong isu tersebut untuk dibahas di lembaga konservasi (CCSBT) khususnya dalam pertemuan Oktober mendatang. Apalagi perikanan Australia juga diduga menjadi salah satu biang penurunan stok SBT. Masayuki Komatsu, Deputi Direktur pada Far Seas Fisheries Division, Fisheries Agency, seperti dikutip the Age mengklaim bahwa perikanan purse seine Australia telah menangkap juvenil (anakan) SBT dalam jumlah besar dan secara hipokrit menjualnya ke pasar Jepang. Sehingga, tidaklah salah jika dikalangan pemerintahan di Jepang ada yang berpendapat bahwa isu ini di"blow up" hanya untuk kepentingan para nelayan Australia sendiri dan kelompok lingkungan hidup. Apalagi dengan kuota 5.000 ton per tahun Australia dapat meraup sedikitnya 40 juta dolar Australia per tahun, tentu keuntungan yang tidak sedikit buat nelayan dan industri perikanan Australia secara umum.

Adakah isu semacam ini punya dampak pada perikanan kita?

Walaupun kita merupakan salah satu negara produsen utama ikan tuna, tetapi untuk jenis SBT kontribusi produksi Indonesia hanya 5% dari total hasil tanggkapan global (angka sementara yang dilaporkan CCSBT diperkirakan total hasil tangkapan SBT sebesar 13.490 ton pada tahun 2004). Hasil tangkapan Indonesia sebesar 677 ton pada tahun 2004 tersebut sedikit meningkat dari tahun 2003, tetapi jauh dibawah hasil tangkapan dalam kurung waktu 10 tahun sebelumnya (1992-2002), yang berkisar antara 750 sampai 2.500 ton. Sementara hasil tangkapan tertinggi dicapai pada tahun 1999 mencapai 2.504 ton.

Barangkali sangat sulit atau mungkin mustahil untuk berharap Indonesia mengulang capaian tahun 1999, yaitu dengan produksi di atas 2000 ton. Hal ini bukan saja karena performa perikanan tuna SBT kita sedang atau telah menurun, tetapi juga genderang perang di atas sedikit banyak akan mendorong pengaturan perikanan yang lebih ketat terutama oleh CCSBT di masa mendatang. Permasalahn lainnya juga kita bukanlah anggota dari komisi ini (CCSBT) dan kalaupun ikut dan terlibat dalam pertemuan CCSBT hanyalah sebagai peserta dengan hak bicara saja tanpa hak suara. Akibatnya kita hanya mengikuti apapun yang dihasilkan oleh CCSBT termasuk dalam penentuan kuota (pemberian kuota pada masing-masing negara merupakan salah satu ciri model pengelolaan SBT yang dilakukan oleh CCSBT). Pada periode tahun 2005-2006 oleh CCSBT kita hanya diberi kuota sebesar 800 ton per tahun, di bawah kuota Korea Selatan dan Taiwan yang masing-masing memperoleh 1.140 ton per tahun (keduanya menjadi anggota CCSBT masing-masing pada tahun 2001 dan 2002).

Dengan posisi yang tidak terlalu kuat seperti itu, Indonesia tentunya perlu bersiap-siap jika genderang perang itu berbelok arah ke negeri ini. Sebagai peringatan saya ingin mengutip potongan komentar Brian Jeffries dari Asosiasi Pemilik Kapal Tuna, Australia seperti dirilis ABC Local Radio ......Japan did over catch in 1999 and are reducing their catch into year 2000 by the amount of their over catch in 1999........Now, Australia did exactly the same thing.......I think labeling Japan is realy missing the issue. The issue is these unregulated countries..... Negara manakah yang dimaksud oleh Jeffries? Tentu saja salah satunya negeri kita ini. Siapkah kita dengan jawaban yang memadai dan "bertempur" di medan ini atau memenangkan sebagian dari pertempuran itu? Walaupun Indonesia masih bukan negara members dari CCSBT, kita berharap jawabannya siap. Apalagi dengan telah diketahuinya salah satu bagian dari wilayah kita sebagai tempat pengasuhan/pemijahan jenis ikan ini, kita berharap itu menjadi salah satu amunisi untuk memperkuat daya tawar yang lebih baik. Walahu'alam.

Ami machi, 29 Agustus 2006

Suadi

e-mail: suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id

Sinopsis Buku "Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut"

2006-07-15T11:03:00.000+09:00

Buku ini ditulis bersama oleh Johanes Widodo dan Suadi dan baru saja diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press.

Sumberdaya ikan masih berperan penting sebagai sumber mata pencaharian, lapangan kerja, dan protein ikani bagi beberapa negara. Diperkirakan peningkatan jumlah penduduk dunia dan kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang lebih baik akan mendorong peningkatan permintaan produk ikan. Apalagi negara-negara di Asia selain menjadi produsen ikan terbesar juga menjadi konsumen utama dari hasil perikanan.

Di satu sisi, peran ekonomi dan sosial pemanfaatan sumberdaya ikan nampak masih sangat besar besar, sehingga telah memberikan ruang bagi pengembangan perikanan lebih luas khususnya perikanan laut yang secara kuantitafi produksinya mencapai lebih dari 70% total produksi ikan di Indonesia. Di sisi lain, kelangkaan dan kerusakan sumberdaya ikan dan habitatnya semakin meluas, yang dikhawatirkan pada gilirannya berimbas pada berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut data FAO diperkirakan lebih dari 60% stok ikan dunia telah diekploitasi pada tingkat penuh sampai tingkat rusak (depleted), dan diantaranya tidak lebih dari 1% yang pulih kembali. Beberapa bagian buku ini seperti dibahas pada Bab I sampai Bab IV dapat menjadi acuan akan pentingnya sumberdaya ikan dan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya.

Trade-off antara ekonomi dan konservasi sumberdaya ikan dikhawatirkan akan terus meningkat jika sumberdaya ini tidak dikelola secara bijaksana, apalagi gairah membangun perikanan dan kelautan saat ini sedang memuncak. Beberapa pertimbangan dan tujuan pengelolaan serta dasar biologi pengelolaan perikanan secara berkelanjutan di bahas lebih jauh dalam Bab V sampai Bab VII. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan biologi, ekonomi, dan sosial sehingga melahirkan berbagai model pengelolaan perikanan.

Model biologi menjadi fokus utama dalam buku ini, walaupun dalam pembahasan juga meliputi beberapa pertimbangan sosial, dan ekonomi. Model-model yang dimaksud meliputi model konvensional yang telah dikenal seperti model surplus produksi yang telah dijadikan acuan dalam pengaturan “total allowable catch” (TAC) oleh pemerintah sejak tahun 1985, model dinamik pool, dan juga model ekosistem yang akhir-akhir ini terus dikembangkan dan dijadikan acuan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan yang beragaman.

Sementara, dampak dari kebijakanan pengelolaan perikanan yang selama ini berkembang hanya berbasis pada spesies target (tunggal), telah meninggalkan permasalahan baru bagi spesies target, spesies ikan lainnya, dan organsime lain yang memiliki keterkaitan niche dengan jenis tersebut dan lingkungannya. Hal ini menjadi dasar pembahasan khusus Perikanan Multijenis, yang tentu saja menjadi ciri perikanan di daerah tropis seperti Indonesia. Selanjutnya, beberapa isu dan pengalaman internasional juga dikemukan secara khusus pada bagian akhir buku ini guna menjadi acuan arah pengelolaan sumberdaya ikan.

Tentu saja, untuk membangun perikanan secara berkelanjutan perlu kerjasama dari berbagi pihak untuk tidak menggulangi pengalaman kegagalan pengelolaan perikanan di Canada, ketika para politisi menyalahkan ahli perikanan karena berbagai temuan teknologinya, sebaliknya politisi juga dipersalahkan karena kebijakannya yang terus mendorong ke arah eksploitasi, dan pada gilirannya juga nelayan serta industri perikanan menjadi bagian dari saling menyalahkan. Pada satu titik, pengelolaan perikanan diharapkan tidak sampai melahirkan apa yang telah diperingatkan oleh Garret Hardin, empat dekade yang lalu, yang dikenal sebagai “the tragedy of the commons”. Walaupun apa yang ditulis Hardin telah banyak mendapat kritik, tetapi modelnya telah banyak berpengaruh dalam berbagai pengambilan kebijakan pengelolaan sumberdaya yang masih bersifat terbuka (open-access) termasuk diantaranya telah menjadi karakter perikanan (bagian ini akan penulis uraikan dilain kesempatan).

Buku ini kami harapkan bisa menjadi acuan bagi kegiatan pembelajaran dan pengkajian sumberdaya, serta sedikit banyak juga bagi pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan secara bijakasana di negeri ini. Mewakili penulis pertama buku ini, secara khusus ini adalah warisan yang berharga dari almarhum Dr. Johannes Widodo yang penulis kenal selalu menjadi acuan bagi pengembangan perikanan laut di Indonesia, sampai sebelum beliau berpulang. Satu kearifan yang pernah penulis (kedua) dapatkan dalam pertemuan terakhir dengan beliau sebelum beliau meninggal dan menjadi ruh dari buku ini adalah: ”ditengah berbagai ketidak-pastian dan keterbatasan pengetahuan kita akan sumberdaya ikan, dan berbagai realitas yang kita lihat sehari-hari, sudah sepatutnya kita bersikap lebih konservatif, dalam pengertian lebih berhati-hati dan bijaksana”. Tentu saja pengelolaan perikanan tidak diharapkan untuk selalu membatasi gerak gerik para pemanfaat sumberdaya, tapi diharapkan dapat menjadi acuan akan arah kemana sumberdaya ikan dimanfaatkan guna keberlanjutan bersama.

Ami-machi, Ibaraki, Jepang

S u a d i

Indonesia and Global Warming Discourse: Some Challenges Agenda after the Kyoto Protocol Ratification

2006-07-11T17:05:00.000+09:00

It is evidence that when we enter to new millennium of 21st century we come together with a new regime of global environmental change one of which called global warming. The anthropogenic activities particularly green house gases (GHG) emission vouch for this and has been identified as a driving factor to the climate change. The serious adverse effect has been predicted such as heat waves, tropical cyclones, intense rainfall, flooding, salinization, sea-level rise, etc., that not only cover the natural ecosystem but also human society (IPCC, 2001). Thus, global community is paying more attention and spends much more energy, time, and even money to combat this change. There are two main key issues to fight for it: 1) reducing the cause and impact (mitigation effort); and 2) fostering the adaptation strategy, that both need a global partnership and cooperation.

As the country placed the fourth biggest population in the world, it also contributed 1.34 percent of world total emission (rank no. 18 in 2002) and its emission growth to reach 3.6 per year until 2025 (above China, India, Mexico, and Brazil growth) (CAIT, 2006), Indonesia might play important role to hand in hand combat the climate change. Thus, since 24 June 2004 Indonesia ratified a Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) and promulgated it to the Law no. 17/2004.

Soon after ratifying the protocol, a national dialog held to find the answer to the question of what next agenda. This dialog come to end with several immediate actions including 1) legalizing the National Commission of Clean Development Mechanism (CDM), 2) improving the capacity for all stakeholders, 3) increasing the participation in international negotiations, 4) developing a national database, and 5) actively searching opportunities of international funding for CDM (Napitupulu, 2004). Currently, some initial projects on CDM have also expanded. Nevertheless, behind all those agenda, there still some urgent and challenging questions left such as: what is the urgency of such protocol for Indonesia now? How about the sector economy growth, how much will it be effected by the duty on such protocol in the next future? How to keep economy growth more while emit less at same time? Indeed, I realized that those questions are crucial when currently we face complex economic problems. This short paper will not answers to all those questions as I just want to share some issues relate to the vulnerability of this environmental changing to the Indonesian archipelagos.

Looking more deeply to Vulnerability Issues in Coastal Area

Geographically, 75% of Indonesian region is ocean. As the country comprised of 17,504 inlands and coastline over 81,000 km made Indonesia as one of the biggest archipelagos countries in the world. As the current consciousness to empower the ocean, the current development has also begun to shift from inland-base to coastal-marine-base. Thus, since the establishment of ministry of Marine Affairs and Fisheries in 1999, the central government expenditure for this sector remarkable increased from only 70 billion rupiah in 1999 to 2.02 trillion rupiah in 2004. This figure at minimum figure out the hope to mainstreaming the economic development from these resources.

However, the hope is facing a great challenges of high poverty rate in the coastal areas, the deterioration of coastal environmental quality, heavily exploitation of fishery resources, and inappropriate legal framework, etc. Moreover, the current coastal area in developing countries such Indonesia might become more vulnerable to the climate change due to 1) most of productive-base activities for people in this area is natural resources-climate change dependent (such as agriculture, aquaculture, and fisheries); 2) there is also another prove that the poorest of the poor is living in the rural coastal area in which they also link to the natural resources that come to limit to grow such as fishery resources (the poverty headcount index of fishers based on Statistics Indonesia (2004) reach 28, above national PHI 18) ; and 3) those people also has lower financial, technical, and institutional capacity to adapt to such change. Thus, rethinking current coastal development is required. Indeed, such opportunity is there when currently representative house (DPR) is preparing the law on coastal management.

Rethinking Land use-forestry and energy policy

The sectors above share majority of GHG emission in Indonesia. When deforestation is still occurring in rate of 1.2% per year because of illegal lodging, land use change, and forest fires (Tanujaya, 2004), the emission reduction from the activities heavily depend on the strong goodwill of the government. While from the energy sector, as the oil still becomes the major source of energy (63 percent of the final consumption), diversifying energy use is becoming one important problem for current Indonesia.　Even in the long-term government is targeting to reduce oil sharing to 26.2 percent of total energy consumption and raised the share of gas and coal to 64.3% in 2025 (geothermal and renewable energy for remaining), indeed, it is not an easy way to achieve.

Promoting climate change-adaptive agriculture

As the dominant sector in which accommodate most of the labor force, even its share to GDP decreased from 51% in 1965 to only 16% in 1996, this sector is high vulnerable to the climate change as it is climate change dependent activities. Adaptive technology is required for example to adapt to drought or to the salinization of the land in the coastal area. The aim of such policy is of course to ensure the food security and even more the sustainability of the rural area.
Finally, even there still so many problems and challenges after the ratification of Kyoto Protocol, and even we currently also face so many problems of social economic, the consciousness and commitment to hand in hand to combat the risk or vulnerability of climate change is few of essential duty for us.

Suadi

suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id

Terumbu karang: Keajaiban Alam yang Terus Terancam

2006-05-10T12:08:00.000+09:00

Ada bahan bacaan yang menarik tentang terumbu karang di Newsweek edisi terbaru April 2006. Sayangnya, sekali lagi berita yang tidak menggembirakan tentang lingkungan pesisir kita menjadi sorotan media masa. Newsweek menempatkan terumbu karang kita bersama Machu Picchu (Peru), Luxor (Mesir), Babylon (Iraq), Maldives, Venice (Italia), dan Great Wall (Cina) sebagai tujuh keajaiban dunia yang paling terancam (“The 7 most endagered wonders of the world”). Bagi terumbu karang, seperti dilaporkan media ini, dua faktor cukup menonjol yang menjadi ancaman keberlanjutan keindahan alam ini yaitu 1) penangkapan ikan secara berlebihan beserta teknik penangkapan yang destruktif; dan 2) kenaikan permukaan air laut. Sepertinya upaya konservasi dan rehabilitasi termasuk upaya mempertahankan atau membuat aktivitas ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumberdaya ini berkelanjutan terasa semakin menantang, apalagi faktornya ancamannya bertambah satu yaitu perubahan lingkungan global seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim. Pekerjaan rumah tentang pengelolaan lingkungan yang semakin berat dan membutuhkan komitmen yang kuat.

“Berwisatalah kesana sebelum mereka menghilang”, kira-kira pesan Newsweek melihat berbagai ancaman akan keberlanjutan keindahan alam dan kreasi manusia tersebut.

(Foto: Persiapan rehabilitasi terumbu karang (foto dari Mbak Titik di Bunaken) .

Tsunami Reformasi Universitas Jepang

2006-05-09T17:21:00.000+09:00

Pemerintah Jepang melakukan berbagai gebrakan reformasi universitas di awal milenium ini. Beberapa universitas terkemuka seperti Universitas Tokyo, Universitas Kyoto, Universitas Osaka, Universitas Hokkaido dan Universitas Ibaraki memanfaatkan momentum ini untuk membangun kolaborasi besar dalam riset dan pendidikan. Kelima universitas ini sejak Agustus 2005 lalu telah bersepakat membangun jaringan bernama IR3S (“Integrated Research System for Sustainability Sciences”) yaitu suatu kolaborasi akademik yang ditujukan untuk mengkaji dan memperbaiki mekanisme sistem global, sosial, dan manusia, serta berbagai jejaringnya agar mampu menjawab berbagai permasalahan komplek saat ini dan akan datang terutama di Asia. Petinggi universitas menjadi “team leader” dan masing-masing secara independen membangun inisiatif riset yang dikemas dalam aneka “Flagship Project”. Universitas Ibaraki misalnya, melalui “Institute for Global Change Studies (ICAS)” mengusung ”Future of Asia and Pacific Coast” dengan menempatkan kaji dampak, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Teknik, pertanian, dan pembangunan wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi fokus utama universitas ini sampai tahun 2009 mendatang. Kolaborasi dengan industripun telah lama menjadi berita.

Gelombang reformasi universitas Jepang

Kolaborasi riset telah memiliki akar sejarah yang panjang di Jepang, misalnya antara universitas atau institusi riset dengan para petani senior dalam penemuan dan pengembangan industri benih tanaman pangan yang unggul dalam era Meiji. Sesaat pasca kekalahan Perang Dunia II, reformasi pendidikan diwarnai pertarungan pengaruh antara dua ideologi, walaupun dominasi Amerika Serikat seperti disebutkan Mitoji Nishimoto dalam salah satu edisi Jurnal Educational Sociology (1952) mengalir deras bak aliran air. Kisah heroik mewarnai perjalanan reformasi ini yaitu ketika pemimpin di pedesaan merelakan diri mati terhormat saat kurang mampu menggalang dana untuk pendidikan. Pasca pendudukan (1952-1960), pemerintah menilai ulang pendidikan era sebelumnya dan mulai menyesuaikan dengan model tradisional pendidikan Jepang. Moral pendidikan seperti filosofi hidup, kebodohan berperang, pentingnya persahabatan, dan permasalahan yang dihadapi para orang tua kemudian diperkenalkan. Era ini diikuti ekspansi ekonomi antara tahun 1960an-1970an, yang juga menstimulus universitas memproduksi lulusan yang sesuai kebutuhan industri.

Dalam era 1980an Jepang dihadapkan pada tantangan ekonomi dan sosial pasca pertumbuhan spektakuler ekonomi periode sebelumnya, sehingga reformasi pendidikan dituntut untuk dapat menjembatani tantangan di abad ke-21 dan harmonisasi tradisi dan nilai yang dianut bangsa Jepang (Edward R. Beuchamp dalam Education Quarterly, 1987). Era 1990an pendidikan Jepang telah memasuki “post-massification” yaitu suatu indek dimana lebih dari 50% penduduk kelompok usia 18 tahun memasuki berbagai perguruan tinggi. Hasil ini seperti dikemukan Akira Arimoto dalam papernya “Trends in higher education and academic reforms from 1994 onwards in Japan” mendorong berbagai rekonstruksi pengetahuan dan fungsi universitas. “University Council” kemudian menempatkan tiga prioritas reformasi kualitas pendidikan yaitu penguatan fungsi pengajaran, pengembangan riset dan pengajaran bertaraf internasional, dan penyiapan “a long life learning society”.

Gelombang reformasi universitas saat ini semakin terpusat pada faktor ekonomi, pasar dan buah dari deregulasi pemerintah. Tahun 2001 pemerintah melalui Monbukagakusho (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains dan Teknologi) mengumumkan kebijakan reformasi struktural universitas dimana rasionalisasi salah satu diantaranya. Empat universitas dalam bulan Oktober 2002 telah bergabung menjadi 2 universitas yaitu University of Yamanashi dan Yamanashi Medical College menjadi Universiy of Yamanashi, serta University of Tsukuba dan University of Library Information Science menjadi University of Tsukuba. Setahun kemudian dicanangkan penggabungan 20 universitas lainnya menjadi 10 universitas dimana 3 diantaranya pada Oktober 2005 telah bersepakat berkonsolidasi menjadi 1 universitas. Perubahan substantial ini telah diawali dengan upaya mendorong universitas negeri menjadi korporasi, yaitu suatu institusi otonom yang mirip dengan universitas berbadan hukum (PT BHMN) yang diusung pemerintah kita di akhir tahun 1999. Pemerintah juga mendorong universitas agar memiliki daya saing yang tangguh dengan mengintroduksi evaluator dari pihak ketiga dimana JSPS (”Japan Society for Program Commitee”) melakukannya dalam tahun anggaran 2002 dan 2003. Untuk menjamin mutu juga dikenalkan sistem penjaminan mutu yang baru yang membuka ruang bagi penutupan departemen tertentu. Pengembangan program pasca-sarjana yang profesional bertaraf internasional seperti dicanangkan dalam program IR3S merupakan bagian dari reformasi universitas di negeri sakura ini.
“Japan! Rise Again!” itulah yang menjadi target reformasi pendidikan Jepang.

Apakabar reformasi universitas kita?

Diantara revolusi pendidikan di Asia sesaat pasca kemerdekaan, Pauline Tompskin dalam salah satu edisi Jurnal Higher Education (1959) mengkategorikan pendidikan kita yang paling terbelakang. Kekalahan digaris start dapat dipahami karena Belanda tidak memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan. Generasi masa penjajahan yang pernah memperoleh kesempatan itu sebagian besar selalu kita kenang sebagai pencerah dan pejuang bangsa.

Reformasi universitas sesi terakhir antara kita dan Jepang tidak banyak berbeda dari segi waktu, muatan, maupun faktor pemicunya. Jepang sejak tahun 1999 menggulirkan otonomisasi universitas negeri seperti tertuang dalam ”Basic Plan for Simple and Efficient National Administrative Organs”. Pemerintah kita juga dengan dasar serupa dalam tahun tersebut menjadikan 4 universitas besar di negeri ini yaitu UGM, UI, ITB, IPB menjadi PT BHMN (PP 61/1999). Sayangnya, reformasi kita tidak seperti di Jepang dimana sekuen waktu bisa diikuti seperti restrukturisasi univeristas di bulan Juni 2001, studi image universitas korporasi di bulan Maret 2002, panduan formulasi anggaran pada November 2002, dan legislasi Undang-Undang (UU) tentang universitas korporasi di bulan Juli 2003, serta realisasinya pada April 2004. Walaupun seperti halnya Jepang kita juga melakukan pembaruan UU sistem pendidikan (UU 20/2003), produk hukum ini belum mampu menjamin arah reformasi universitas. Sampai saat ini status PT BHMN termasuk model pendanaannya masih terkatung- katung, bahkan seperti dilaporkan Kompas (23/1) sejumlah universitas masih dipusingkan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah. Tidaklah mengherankan, berita gembira reformasi universitas selama 6 tahun terakhir masih sangat terbatas dan ingatan kita lebih melekat pada demonstrasi para dosen dan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau.

Terlalu utopis berharap rasionalisasi universitas negeri seperti yang dilakukan Jepang, namun sekat untuk kolaborasi riset dan pendidikan di antara universitas patut dibongkar, termasuk dalam tubuh universitas itu sendiri. Tubuh universitas pun patut melakukan diet kelembagaan untuk menghemat penggunaan sumberdaya yang terbatas khususnya yang selalu menjadi momok yaitu dana. Pemerintah tentu diharapkan tidak mencuci tangan setelah menggulirkan otonomisasi universitas dan perlu terus mendorong agar upaya ini memiliki jaminan status dan arah yang jelas. Semuanya berpulang pada keseriusan untuk menjadikan universitas yang otonom dan berbasis pada riset seperti yang telah dicanangkan oleh banyak perguruan tinggi di negeri ini. Akhirnya, reformasi universitas kita harapkan menjadi tsunami membangun kemandirian dan upaya pencerdasan kehidupan berbangsa. Wahahu’alam

Menjelang musim semi di pinggiran Danau Kasumigaura, 7 Maret 2006
Suadi

e-mail: suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id

Seperempat Abat Perikanan Laut DIY

2006-04-04T13:18:00.000+09:00

Restrukturisasi kelembagaan yang ditetapkan dengan Perda No. 7 tahun 1980 dari Seksi Perikanan Darat Dinas Pertanian Rakyat menjadi Dinas Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi titik awal ghirah membangun perikanan dan kelautan di DIY. Sejarah yang mengawali pembangunan ini memiliki kemiripan dengan kelahiran Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Keppres 136/1999, yaitu organisasi yang berdiri dari institusi di bawah Departemen Pertanian menjadi institusi yang independen dan setara dengan induknya. Tidaklah salah jika tahun ini seperempat abad sudah pengembangan perikanan dan kelautan di provinsi ini.

Perubahan yang sedang melanda sebagian wilayah pesisir selatan Jawa (pansel) terutama dalam dekade terakhir menarik untuk diperbincangkan baik dalam konteks sejarah, budaya, maupun ekonomi, apalagi jika perubahan ini dipersandingkan dengan sejarah masyarakat di pesisir lain di utara Jawa (pantura). Jika di utara kita menemukan peran penting wilayah pesisir, tidaklah mudah kita jumpai hal yang serupa di pansel, kecuali di beberapa wilayah seperti Cilacap yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Wilayah utara telah dikenal sebagai sentral kekuasaan politik kerajaan ternama dan secara ekonomi sebagai sentral perdagangan dan industri perkapalan. Abad ke-15 sampai ke-17 telah menjadi periode emas ekonomi pesisir, tidak hanya di Jawa tetapi di seluruh nusantara. Pasang surut wilayah ini seperti dikemukan Houben (1994) dalam tulisannya “Trade and State Formation in Central Java 17th-19th Century” tidak terlepas dari tarik-menarik politik antara pesisir-perdagangan dan pedalaman-pertanian. Dalam kontek sejarah inilah, provinsi DIY pernah dikenal sebagi pusat kekuasaan kerajaan yang berbasis di pedalaman yang sangat terkenal yaitu Kerajaan Mataram.

Dari Petani Menjadi Nelayan

Berbicara tentang kekinian, daya tarik ekonomi sumberdaya kelautan serta berbagai kelangkaan sumberdaya di darat telah memicu komunitas pesisir DIY dan sebagian pesisir lainnya di pansel untuk terjun ke laut. Perubahan yang terjadi dalam dekade ini, dalam perspektif sosio-historis dapat dikatakan revolusioner, tidak hanya karena masyarakat ini lebih dominan berkarakter agraris-pedalaman, tetapi juga karena mereka harus melawan tabir kultural dimana laut dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan mistis. Dalam komunitas ini laut dipandang berada di bawah kekuasaan seorang ratu yang oleh Whitten dkk (1999) dalam bukunya “Ecology of Java” digambarkan sebagai isteri gaib dan pelindung penguasa-penguasa mataram dan pewarisnya, sehingga Ia, mengutip Lombard (2000) dalam bukunya “Nusa Jawa” dikatakan perlu selalu disenangkan hatinya. Ritual labuhan dan kiriman sesajen dalam berbagai tradisi di selatan Jawa terutama dalam mengawali peluncuran perdana kapal ikan merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kepercayaan ini. Di beberapa wilayah, Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon adalah hari pantangan untuk melaut yang juga merupakan salah satu bentuk penghormatan tersebut. Tentu, patut dicatat bahwa nelayan-nelayan ini harus melawan kondisi hidrooseanografi Samudra Hindia dengan gelombang besar, jalur perairan dangkal yang sempit dan langsung jatuh ke kedalaman Samudra Hindia, serta berbagai keterbatasan lokasi yang memadai untuk pendaratan kapal ikan mereka.

Pemerintah daerah tentu sangat dominan dalam mengakselerasi perkembangan kegiatan perikanan dan kelautan di DIY. Usaha ini pertama kali diintroduksi pada awal 1980 melalui serangkaian kerjasama antara pemda dengan nelayan dari Cilacap terutama untuk mengenalkan teknik penangkapan ikan. Di tahun 1984, lima unit perahu motor tempel (PMT) dijadikan kapal latih dengan melibatkan nelayan-nelayan Cilacap tersebut. Kapal ikan tersebut masing-masing diintroduksi di Pantai Samas-Kabupaten Bantul, Congot-Kulon Progo, dan Baron-Gunungkidul. Sayangnya, usaha ini dalam dekade 1980an hanya berlanjut di wilayah yang terakhir, sehingga tidaklah salah jika Baron diidentikkan sebagai perintis perikanan DIY. Setelah pelabuhan perikanan Sadeng-Gunungkidul, selesai di bangun tahun 1992, usaha perikanan mulai berkembang di beberapa wilayah lainnya khususnya di kabupaten yang sama. Namun demikian, dalam perkembangnya pelabuhan ini dibelit permasalahan aksesibilitas, fasilitas pendukung, ketidak-sepadanan teknologi, dan keterbatasan budaya masyarakat sehingga menjadikan Sadeng sarat akan pasang-surut yang ditunjukkan oleh produksi ikan dari 130 ton pada tahun 1995 menjadi 50 ton di tahun 1997, walaupun meningkat dalam tahun-tahun terakhir.

Perkembangan Pesat dalam Era Otonomi

Depresiasi rupiah di pertengahan 1997 dan diikuti dengan naiknya harga ikan, seperti lobster naik dari 50.000-150.000 rupiah per kilogram menjadi sekitar 250.000 rupiah per kilogram (Suadi 2002), yang kemudian diikuti oleh gelombang otonomi daerah di tahun 1999 mendorong peningkatan pesat investasi perikanan. Jika pada tahun 1997 jumlah total perahu hanya 139 unit, pada tahun 1999 meningkat menjadi 310 unit, dan saat ini telah menjadi 524 unit. Lokasi pendaratan ikan juga terus bertambah karena adanya investasi baru baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah dan diperkirakan tidak kurang dari 19 TPI saat ini, atau secara rata-rata 5.6 km per 1 pendaratan ikan.

Kontribusi positif pembangunan perikanan terhadap ekonomi di pesisirpun sangat nampak seperti pendapatan nelayan yang melebihi UMP DIY, perumahan maupun pendidikan anak yang membaik, termasuk partisipasi wanita yang sangat menonjol. Usaha ini juga menjadi triger lahirnya berbagai aktivitas ekonomi di pesisir, terutama pariwisata yang dimotori para istri nelayan. Pemerintah daerah terus mengembangkan usaha ini dan sejak otonomi daerah bergulir di tahun 1999, pemerintah telah mencanangkan lahirnya pelabuhan berbasis perikanan samudra, bukan hanya perikanan pantai. Ketika isu pelabuhan ini bergulir ketiga kabupaten pesisir yang telah disebutkan sebelumnya berlomba untuk menjadi lokasi pembangunan sarana perikanan tersebut, walaupun akhirnya Pelabuhan Glagah, Kulon Progo nampak mendapat prioritas dengan peletakan batu pertama di tahun 2005. Namun demikian, pembangunan pelabuhan ini masih akan alot karena permasalahan AMDAL (Kedaulatan Rakyat, 14-12-2005).

”Precautionary Approach” Pengembangan Perikanan

Patut kiranya dikedepankan prinsip dan pendekatan kehati-hatian (”precautinary approach”) dalam pengembangan perikanan di wilayah ini, karena satu kenyataan yang dihadapi perikanan dunia saat ini adalah laju penurunan produktivitas perikanan dan berbagai ancaman kerusakan sumberdaya. Garcia dan Moreno (1999) dalam papernya tentang status perikanan dunia, melaporkan lebih dari 60% perikanan saat ini telah dieksploitasi secara berlebihan dan tidak lebih dari 5% yang berhasil pulih kembali melalui berbagai program rehabilitasi. Beberapa wilayah pantai di Indonesia juga diidentifikasi telah tereksploitasi secara berlebihan seperti di Selat Malaka dan Pantai Utara Jawa, bahkan di wilayah yang terakhir diperkirakan habitat ikan telah mengalami kerusakan berat. Indikasi pemanfaatan yang semakin intensif disebabkan investasi perikanan yang meningkat pesat juga mulai nampak di selatan DIY seperti ditunjukkan oleh produktivitas perikanan dari 50 kg per trip sebelum tahun 1997 menjadi kurang lebih 20 kg per trip dalam tahun-tahun terakhir (Suadi dkk. 2003). Indikasi semacam ini mengingatkan akan pentingnya pengelolaan perikanan secara bijaksana apalagi sebagai sumberdaya yang kepemilikannya masih dikenal sebagai sumberdaya kepemilikan bersama dan bersifat terbuka, kekurang hati-hatian akan mendorong perikanan pada apa yang dikhawatirkan oleh Hardin (1968) sebagai “the tragedy of the commons”.

Beberapa metode pengelolaan konvensional seperti pembatasan jumlah investasi baru, pengaturan alat tangkap dan musim penangkapan, serta quota penangkapan ikan telah dan sedang digunakan di beberapa negara seperti Australia, Jepang, dan Amerika. Bahkan kini, seperti dipaparkan oleh Clark dkk. (2005) dalam Jurnal Environmental Economics and Management, sedang dipromosikan program “buy back access capacity” yaitu suatu program subsidi untuk membeli kelebihan investasi perikanan untuk menjaga usaha ini agar berkelanjutan. Di Jepang selain berbagai program pengaturan, promosi rehabilitasi perikanan melalui program pengkayaan stok ikan (“stock enhancement”) juga sangat maju. Program seperti ini di Jepang bisa berjalan karena pemerintah, masyarakat dan industri sangat mendukung terutama dengan berbagai keberhasilan dari lembaga penelitian memproduksi secara masal benih ikan untuk kebutuhan pengkayaan stok.

Beberapa potongan catatan berikut dapat menjadi pertimbangan pengembangan perikanan laut DIY. Pertama, untuk menghidari kemunduran produktivitas perikanan, pembatasan “new comers” sudah sepatutnya dipikirkan. Upaya ini tentu perlu dipadukan dengan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya saat ini yaitu dari dominasi perikanan demersal (dasar) ke jenis lainnya terutama ikan pelagis (permukaan). Kedua, pemerintah daerah telah menetapkan pengembangan perikanan dari berbasis pantai ke samudra melalui penyediaan sarana pelabuhan perikanan, pembangunan ini tentu sangat berguna untuk mengurangi tekanan berlebihan eksploitasi sumberdaya di pantai dan memperluas perikanan saat ini termasuk untuk menyediakan lapangan kerja baru. Namun demikian, pengalaman pembangunan fasilitas sejenis di Sadeng patut menjadi pelajaran berharga, dimana penyediaan fasilitas perikanan beserta teknologi terkait lainnya tidak hanya terkait dengan masalah teknis, tetapi juga menyangkut persiapan dan rekayasa sosial. Sebelum fasilitas tersebut berdiri tegak, pengetahuan yang memadai akan status sumberdaya ikan di selatan Jawa atau samudera Hindia secara umum juga perlu mendapat porsi kajian yang memadai. Ketiga, sebagai produk yang bersifat cepat rusak, pengembangan teknologi pasca panen khususnya untuk mememelihara mutu produk perikanan dibutuhkan salah satunya untuk menjamin keamanan pangan. Kehandalan kualitas produk ikani dapat menjadi salah satu isu terdepan komoditi pariwisata di desa pesisir DIY. Keempat, untuk pengembangan program rehabilitasi sumberdaya ikan, DIY berpeluang sebagai perintis di Indonesia karena fasilitas UPTD Perikanan Laut tersedia dan kegiatan penelitan sumberdaya ikan lokal sudah dimulai di unit ini misalnya UGM dengan penelitian lobster dan upaya pembenihannya. Tentu saja, seiring dengan berkembangan usaha berbasis kelompok baik budidaya ikan/udang, pertanian lahan pasir, peternakan, dan pariwata termasuk usaha berbasis wanita menjadi modal sosial untuk mengintegrasikan perikanan kedalam pembangunan desa secara menyeluruh.

Penutup

Belajar dari perkembangan pesisir di nusantara, patut kiranya dicatat bahwa pasang surut pesisir tidak terlepas dari faktor ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Faktor itu juga yang dicatat oleh Masyhuri (1996) dalam bukunya Menyisir Pantai Utara Jawa, yang juga menentukan pasang-surut perikanan di Utara Jawa. Pesisir pernah mencapai periode emas dimasa lampau karena sekurang-kurangnya karena ketersediaan sumberdaya alam yang memadai, keterkaitan hubungan antara daerah pedalaman dengan pesisir terutama dalam perdagangan hasil-hasil pertanian, kemampuan dalam teknologi perkapalan sehingga memudahkan hubungan antar wilayah, serta adanya dukungan secara kelembagaan yang sangat memadai. Tentu harapan bersama, pembanguan pesisir di DIY atau Indonesia secara umum akan menuju arah yang berkelanjutan. Bagi DIY, upaya ini terbuka apalagi penguasa laut selatan yang ditakutipun telah berubah menjadi bersahabat, dengan menyediaan wilayah kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat. Tinggal menunggu kemauan semua pihak mewujudkannya.

Suadi
e-mail: suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id

Mengkaji Ulang Pola Pengelolaan Perikanan

2006-04-02T23:04:00.000+09:00

Konflik perikanan akhir-akhir ini kembali menjadi berita setelah di era 1970an konflik sangat mudah dan sering muncul kepermukaan sebagai akibat dualisme industri perikanan laut. Selama bulan Januari yang lalu konflik dengan kekerasan terjadi sekurang-kurangnya lima kali antara nelayan Jawa Tengah dan Kalimantan (Kompas 25/1). Konflik nelayan pada 20 November 2005 di Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan juga meninggalkan luka dengan tewasnya seorang nelayan dan ditahannya 38 nelayan lainnya (RRI 6/2). Selama bulan September 2004 juga terjadi beberapa kali antara nelayan Madura dan Sidoharjo yang juga berakibat kehilangan nyawa. Pada tahun yang sama juga Kompas (16/1) melaporkan konflik dengan ancaman bom terhadap nelayan Jawa Tengah di selat Makasar. Perebutan sumberdaya ikan yang semakin langka menjadi salah satu akar konflik perikanan saat ini, sehingga menuntut kita untuk bepikir ulang tentang cara mengelola sumberdaya ini.

Kelangkaan sumberdaya memang telah menjadi isu global, ketika sumberdaya ikan dunia hanya tinggal 4% yang belum dieksploitasi, 21% dieskploitasi pada tingkat sedang, 65% dieskploitasi pada tingkat penuh dan berlebihan, 9% rusak, dan tidak lebih dari 1% yang pulih (Garcia & Moreno, 2001). Intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan tidak hanya meninggalkan permasalahan akut kelangkaan sumberdaya, tetapi juga krisis ekologi, ekonomi, dan sosial terutama di daerah-daerah pantai. Kini, ciri dasar perikanan sedang mengikuti perikanan hipotetik Ricker (1975) dimana pada fase awal populasi ikan tumbuh sampai ukuran maksimum dan perubahannya hanya diatur oleh pertumbuhan dan kematian alami. Ketika tekanan ekploitasi semakin intensif dengan sedikit intervensi untuk konservasi dan rehabilitasi, sumberdaya ikan terus menurun dan hanya sedikit yang dapat pulih kembali. Gambaran terakhir inilah yang menjadi ciri perikanan di Asia Tenggara seperti dikemukan Butcher (2004) dalam bukunnya “The closing of the frontier: a history of the marine fisheries in South East Asia c. 1850-2000”.

Perikanan Indonesia juga sedang mengalami nasib yang serupa. Secara nasional, hasil pengkajian stok ikan oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap dan Pusat Penelitian Oseanologi tahun 2001 menunjukkan 65% sumberdaya dieksploitasi secara penuh atau berlebihan dan sumberdaya ikan di kawasan barat mendapat tekanan yang paling berat. Dari aspek produksi, pertumbuhan yang tinggi terjadi pada dekade 1970an akibat pesatnya laju motorisasi perikanan yang mencapai lebih dari 10% per tahun. Sayangnya, motorisasi ini menghasilkan dualisme industri perikanan. Keberpihakan berlebihan pada perikanan skala besar (trawl dan purse-seine) melahirkan berbagai konflik dan menjadi catatan buruk pengelolaan perikanan Indonesia. Saat ini, perikanan cenderung tumbuh semakin terbatas dan berdasarkan data FAOSTAT (2005) pertumbuhan produksi tidak lebih dari 2% per tahun selama periode 1999-2001. Dalam periode yang sama, berdasarkan data DKP (2003) nelayan tumbuh di atas 2% per tahun dan melebihi laju pertumbuhan kapal ikan. Indikasi ini tidak hanya menunjukkan sumberdaya ikan semakin terbatas mendukung ekonomi nelayan, tetapi juga menjadikan perikanan sebagai pelabuhan terakhir masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja lainnya. Tidaklah mengherankan jika Béné dalam Jurnal World Development (2003) menyebut perikanan yang sedang berjalan seirama dengan kemiskinan.

Pemerintah sebenarnya mengembangkan beberapa pola yang secara langsung mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 607/Kpts/Um/9/1976 mengatur jalur-jalur penangkapan ikan untuk mereduksi konflik perikanan. SK ini diperkuat dengan beberapa SK lain dan pada tahun 1999 Menteri Pertanian mengeluarkan SK 392/Kpts/IK.120/4/1999 yang mengatur jalur penangkapan ikan yang baru beserta karakter kapal dan alat tangkapnya. Pemerintah juga mengatur jumlah tangkapan yang diperbolehkan (”total allowable catch”, TAC) melalui SK Menteri Pertanian No. 473/Kpts/IK.250/6/1985 untuk perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesie (ZEEI). Kebijakan ini juga secara tegas tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perikanan yang baru No. 34/2004 (pasal 7). Selain perijinan perikanan yang diperkenalkan sejak lahirnya UU Perikanan No. 9/1985, registrasi kapal ikan juga telah menjadi salah satu alat pengelolaan. Sayangnya, efektivitas pengelolaan perikanan yang dikembangkan selama ini tidak memuaskan. Dalam banyak kasus, dominasi negara yang berlebihan justru menghilangkan berbagai kearifan lokal yang menjadi tradisi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. Walaupun UU perikanan No. 34/2004 menyebutkan keharusan memperhatikan hukum adat dan pentingnya memperhatikan peran-serta masyarakat (pasal 6 ayat 2), namun tidak ditemukan penjelasan lain lebih jauh dan nampak peran pemerintah dalam pengelolaan perikanan masih mendominasi.

Pengelolaan sumberdaya perikanan ke depan perlu mempertimbangkan kembali pengakuan hak atas sumberdaya ikan yang telah memiliki akar sejarah dalam tradisi masyarakat pesisir. Pemerintah Belanda menguatkan model ini misalnya dalam pengaturan perikanan bunga karang dan mutiara tahun 1916 dan ketentuan ”territoriale zee en maritene kringen ordonantie” (TZMKO) tahun 1939 untuk melindungi nelayan dan mengkonservasi sumberdaya ikan. UU Pokok Agraria No. 5/1960 juga menjelaskan adanya hak pemeliharaan dan penangkapan ikan (pasal 47), walaupun peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan ini tidak ada. Sepenting apakah hak ini bagi perikanan? Belajar dari perikanan Jepang, adanya hak perikanan tidak hanya melindungi aktivitas kenelayanan, tetapi juga upaya ini mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembiayaan pengelolaan perikanan khususnya yang menyangkut ”transaction cost” dalam pengumpulan informasi, pemantauan sumberdaya, dan program pengkayaan stok ikan.

Seiring dengan semakin langkanya sumberdaya ikan, insentif untuk konservasi sudah saatnya diintroduksi. Produksi masal benih ikan menjadi kunci pengembangan program pengkayaan stok dan harapan untuk ini sangat terbuka dengan keberhasilan produksi benih jenis-jenis ikan yang terancam misalnya kerapu. Keberhasilan perbenihan juga mejadi kunci pengembangan budidaya, walaupun saat ini budidaya sedang berbalik ke spesies introduksi misalnya udang vannamei. Sementara, rehabilitasi habitat ikan akhir-akhir ini mendapat perhatian dengan adanya program Coremap yang didanai donor internasional.

Tentu, integrasi perikanan kedalam pembangunan desa perlu didorong untuk menghindarkan pembangunan yang bersifat sektoral. Berkembangnya usaha-usaha berbasis kelompok seperti pengolahan dan perdagangan ikan, budidaya ikan/udang, pertanian lahan pasir, peternakan, dan pariwisata termasuk usaha berbasis wanita di beberapa wilayah pesisir menjadi modal sosial untuk mengintegrasikan perikanan ke dalam pembangunan desa. Berbagai upaya ini tentu sangat tergantung ”sense of urgency” dan ”political will” pemerintah yang saat ini banyak memegang kendali pengelolaan perikanan. Bukanlah hal yang mudah ketika pemerintah tengah memasang berbagai target pembangunan di atas tahun-tahun sebelumnya, seperti produksi perikanan 7,7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3,2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan tenaga kerja 7,7 juta orang, dan kontribusi terhadap PDB 3,1%. Prioritas pada pengelolaan tidak hanya bermakna menjaga keberlanjutan perikanan laut yang menyumbang 75% total produksi perikanan nasional, tetapi juga menyelamatkan lebih dari 2,5 juta nelayan yang segara langsung tergantung padanya.

Oleh:
Suadi
Jur. Perikanan dan Kelautan UGM

e-mail: suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id

Lesson from the Environmental History of the World

2006-04-02T02:34:00.000+09:00

A few interesting points of Ideas and Impact of J. Donald Hughes (An Environmental History of the World: Humankind’s Changing Role in The Community of Life).

Human system of ideas about the natural world might be classified into three general categories:

a. Traditional à evolving system that included earlier ideas with new ones that might be found in the Hinduism, India and Shinto’s thought in Japan. The symbols and practices of ancestral on hunting-gathering, agrarian, and pastoral societies and the attitude toward nature typical of them. They have already transmuted but the process of change in these systems was typical evolutionary than revolutionary. They tend to retain the worship of natural entities including nature gods and their teaching practice might embody the issue of conservation of nature.

b. System created by reformers à the reformers who taught the oneness of life including the humans and nature. Those people are Mahavira (Jainism), Sidharta Gautama (Buddhism), Lao Tsu (Taoism), and philosophers. They view the universe as an organism of which humans and other creatures are parts. The behavior of creatures is closed related to the motion of the nature. In Buddhist ethics we can find the teaching of “do not harm” neither to humans, to animals or plants, or to things usually considered inanimate, so does in Jainism (well known as ahimsa). Taoism also counseled their followers making few demands on environment. Appreciate the nature is a few key words of those reformer teaching.

c. Monotheistic religion à this faith made humans God’s steward with dominion over and responsibility for the creation. This group arose under the monotheistic faith including in Zoroastrianism and “Abrahamic” religions (Judaism, Christianity, and Islam) in which they believe only to one supreme God. Humans are his representatives, and their donation over and stewardship of the earth and its non-human inhabitant must be exercised within ultimate responsibility to the creators. In Islamic thought, for example, human depicted as a steward on the earth, they have power to regulate the nature, and they must be in obedience of God’s law including to protect it and to not make destroy it. Nevertheles, those religions, have been blamed for motivating ecological damage because they seem to separate God from nature, leaving nature without spiritual worth, and because by placing humans above the rest of creation, they apparently give them permission to use other creatures and the earth itself without considering they have any value of their own. It is, however, to other historical factors that we must look for the explanation of the fact that the homelands of that monotheistic faith became environmentally devastated even in early times.

2. Two important roles of human in the changing process of natural world in the late of ancient history might be classified into types:

a. The human attitudes to nature including their ability to organized number of people in vas project that transformed the landscape.

b. The human action impact to natureà including pollution, deforestation etc.

3. How do those human roles in historical perspectives of their relationship to nature, there are three examples lesson from Athens, Xian, and Rome in the ancient times.

a. Athens: mind and practice

① The philosophers dominated the system ideas of the ancient Greek. The philosophers had great ideas about development particularly in building cities and their associated work. The people, however, who actually built and operated them did not always trust and followed the philosophers.

② Water is a limiting factor in Athens thus in 530 BC a famous tunnel on the island of Samos was constructed to carry an aqueduct to the city. It was taking from springs in the hills (length 1000 m). Euphalinus designed it perfectly based on the order of the tyrant Polycrates, but the contractor of that building did not rely on the theoreticians and resorted it to trial and error. Plato and Aristotle were other philosophers known introducing issues on conservation of water including on the new construction of tunnels, irrigation and fountains project. Related to extraction of water from the arid countryside, its impact to the biota also existed. Thus, water purification had come to issue in this city.

③ Even in the Greek city-state, the city and countryside consider as a unit, but city seemed became the main concerned. This city grew organically and planlessly, thus the environmental deterioration in ancient Athens foreshadows the modern ones. Athens suffered from crowding, noise, air and water pollution, accumulation of waste, plagues, and additional dangers to life and limb.

④ Philosophers suggested the ruler to consider the population number regulation (limiting the numbers). They also introduce a concept of “autarchic” city, the city that could raise its own natural resources needed from its own territory. Even though, this idea was not achieved in the classical Athens due to its local ecosystem limitation, thus the Athenians enhancing trade and conquest through a development of military powerful city. Forest product was one of important trading commodity as well as the main source of shipping industry and the shipping fuels. Related to the forest issue, Plato and Aristotle emphasis the important of conservation and both introduce some practical suggestion to avoid further deterioration of this resource. By the mid-fifth century BC, the surface of Attica, Athens’s land, was largely deforested. Deforestation affected to the declining of the agriculture and a chronic shortage of wood and other forest product. Such condition drove the Athenians to expand the timber searching from abroad and group of Athenians colonist’s were dispatched to some others region abroad.

⑤ Many problems found in the modern city are not new, ancient cities knew them to greater or lesser extent. The economic factor was one of the most importance factor effected the environmental problems and in the ancient drove a philosopher such Aristotle to gave his more attention to the role of environment and resources economic. In his opinion, economy and ecology share the same Greek root, and their concern cannot be separated without danger. Even though, the philosopher’s ideas in ancient Athens were not actual practice and they are only a tiny minority. The failure of Athens to adapt its economy to natural system in harmonious ways is a cause of its decline, and is one reason why the power it exercised in the Golden Age did not persist very long into Hellenistic period that followed.

b. Xian: Chinese environmental problems

① Xian, an ancient capital, is redolent of the Chinese past. Qin Shi Huangdi inspired awe among people and he well-known for his great idea to build the Great Wall. To grow an efficient bureaucratic autocracy Qin emperor commanded the scholars to desist from discussion the past and buried alive who protest. He also commanded to burn all books related to various discussion of philosophy, except those dealing with important issues such medicine, pharmacy, agriculture, and arboriculture, as well as divination by tortoise shell and yarrow.

② There are hundreds of schools of philosophy in the decades before Qin conquest China. Those schools thought a good relation between human and the nature and people to live in a “good and simple life” (doing as little interfere with the natural order as possible) as depicted in the basic text of Taoism written by Tao Te Ching (lived in 6 century BC). In fact, the animosity of Qin Shi Huangdi to the Confucians was not based on their attitude to nature, but to their critique on ruler who failed to follow what those schools consider as the right custom.

③ Mencius (lived in 4 century BC) depicted the rapid economy and environmental change of China particularly when business involved in markets and trade were actively done. What Mencius depicted for the China case was similar to Plato concerning the Athens. To avoid further environmental degradation, Mencius suggested a land management as one of the most important responsibilities of the state. He advise ruler to make periodic inspection tours of their domains, and to observe the condition of the land. Concerning to the deforestation and removal of wildlife issues, in Mencius’ time, the expansion of agriculture into undeveloped land was the major force. Furthermore, the ruler also established gardens, parks, and preserves that were not a wilderness.

④ Philosopher such as Mencius has criticized the extravaganza life of many nobles which wasteful resources. Even Mencius advices a middle way, some modern Chinese commentator have criticized Mencius as the “anti-development”. In most case, the ruler of China was also not taking seriously into account to the Mencius advices. The legalist philosophy was more favored to the Qin Emperor when it allowed private ownership to self-interested farmers and restricted the businesspersons. To Qin emperor, the problem of short food supply could be avoid by using two methods: i) bringing more land under cultivation and by constructing irrigation systems; and ii) store grain in years in wide areas under his military power that covered whole China.

⑤ Even the fall of the Qin dynasty was not mainly caused by the decline of the environmental of China (particularly deforestation), and it was by his ostentation particularly when he constructed a huge palace for him self in Xian (in 212 BC), this issue became a strongest one for his opposition to fight the emperor. Finally, this dynasty only has a short-lived, and so did his successor. In the Han dynasty that followed, the teaching of Confucius and Mencius returned to favor. The new leader introduced some new policies and kept some Qin policies continued especially those dealing to agriculture. However, the time to come would see an uneven but inexorable rise in population; it was also a lamentable lost of forest occurred, and danger from famine still continued in spite of expansion of agricultural land.

c. Rome: environmental reasons for the decline and fall

① Number of interacted process brought down the Rome decline. One of these was the Roman mistreatment over their natural environment including the over exploitation of scarce natural resource such as forest and soil. Roman also failure to find sustainable ways to interact with the ecosystems of Italy and the many others land including Dacia, which they conquered. Deforestation and its consequences, erosion, lead the list of disasters. Agricultural crises were responsible for rising prices, food shortages, and labor shortages. Even Industry did not make up as large segment of the economy as today, but it had significant environmental consequences such as pollution, deforestation, ice caps, etc.

② Roman attitude to the natural world failed to maintain a sustainable balance the Mediterranean ecosystem within which they lived. The root was the short-term profit and shortsighted. The trend of the Romans’ action affecting the environment over the centuries was destructive. They exploited renewable resources faster than their ability to recover, and consumed the renewable resources as rapidly as they could. Thus, environmental change as a result of human activities supposed could be judged as one of the causes of the decline and fall of the Roman Empire.

4. Conclusion

a. Systems of ideas have power to shape human action. When they commanded the allegiance of human societies, system ideas have built institution and monuments, stimulated conquest as well as resistance to conquest, and changed the face of the earth.

b. The use of the system ideas by states is far more common than the attempt of states to follow those systems whenever they conflict with what the state consider being their own interest. Therefore, the fact that environmentally positive teaching can be found in ancient religion and philosophies do not always surely indicate that they were put into practice.

c. The religions and philosophies that wish to help our species adapt, survive, and at same time preserve, the community of life must be able to change, discarding outmoded formulation and recognizing the need to respond to ever-new environmental challenges.

Indonesia after Economic Crisis: A Poverty Issues

2006-03-25T21:25:00.000+09:00

This is some interesting points from a book entitle "Indonesian Living Standards Three Years After the Crisis: Evidence from the Indonesian Family Live Survey" written by Center for Population & Policy Studies Gadjah Mada University Yogyakarta, RAND, and Partnership for Economic Growth USAID.

Real per capita GDP rose four-fold between 1965-1995. with annual growth rate averaging 4.5% per year.
The poverty head count rate declined from over 40% in 1976 to just under 18% by 1996.
When economic crisis hit in the medio 1997, the GDP growth decreased to between 12-19% until 1999.
The economic crisis affected the poverty increasing to 27% between 1997 and late 1998. The increasing of rice price became an important factor because it share 20% of the poor budged share. While, the income of the non-poor was predicted decreasing to 20%.
The data in this study was obtained through IFLS (Indonesian Family Life Survey) conducting in 1997 and 2000. The total samples were 33,441 people in 1997 (15,770 people in urban areas) and 42,733 people in 2000 (20,732 people in urban area).
The FPI (food price index) since the economic crisis has increased 3 times, thus when the share of food is higher to the total expenditure for a certain areas there would be the economic crisis impact badly to the people in the area.
The share of food in the rural area is higher compare to the urban areas and it was predicted 56.3% in 1997 and 56.8% in 2000. The food expenditure for the poor is the highest (58,1% in 1997 and 57.6% in 2000). Thus we may say, the poor and the rural community particularly the non-food producer might have been theaten badly by the economic crisis. I should note that the rice was one of the most important food expenditure variable that used in this study inwhich at national level its share reached 13.8% in 1997 and 11.4% in 2000.
The other interesting finding of this study was the poverty number since and after the economic crisis. At national level, the poverty numbers reached 17.4% in 1997 became 15.5% in 2002. The poverty number in the urban area was 13.3% in 1997 became 11.6% in 2000, while in the rural area the number was higher to reached 20.1% in 1997 and 18.7% in 2000. The reseach also depicted ditail figures of individuals living in poverty propotion based on their ages in which the children was badly impacted by the crisis.
Based on those data, I would like to mentioned two points: first, there was a decreasing trend of the poverty at the national level or based on the area chategory and ages three years after crisis. The second, the movement FPI, as mentioned previously in point number 7, contribute positively to the movement of the poverty numbers. Thus, food will still become one of crucial issues in the current Indonesian development discourse.
Well, how about the current policy on new fuel price released 1 October last year? Recently, government also plan to make new policy on electric tarrif (TDL), how about this one? Is it also such energy crisis (particularly the oil) will give the same impact to the poverty as the economic crisis? The impact of such policy to the inflation might become the main key factor particularly to the particularly to the food price in which has determined as the key indicator to assess the poverty number. Let me to cite one simulation data published by Teguh Dartanto (click Inovasi Online) in which the policy on new fuel price on October 2005 increase the poverty number 1% or 2 million people (the intial number 16.25% based on BPS data). Thus, the oil crisis will also become the other important issues of the current Indonesian economic development.
How about the poverty of the community in the pesisir? Well, the poverty in the pesisir is not only corelated to those mentioned-issues but also link to the scarcity of the natural resources, let we say fishery resources. But, let me discusse about this matter next time with the spesific issues.

Quantitative Aspect of Agricultural Development in Japan

2006-03-25T19:09:00.000+09:00

Summary of Chapter I of the Agricultural Development of Japan: a Century’s Perspectives, by Hayami, Y. and S. Yamada, 1991, University of Tokyo Press.

Agriculture in this discussion only covers the farm sector and does not include forestry and fishery. The analysis based on the historical statistic data, recorded since early of Meiji Era (1868) up to 1985, to determine the changes or the trend in agriculture growth in term of agriculture product, input, and productivity in the modern Japan.

The Japanese agriculture chronologies might be ascertained as follows: 1) Period I, approximately 1880-1990, we may called steady growth; 2) period II, 1900-20, accelerated growth; 3) period III, 1920-35, relative stagnation; 4) period IV, 1935-45, devastation by World War II; 5) period V, 1945-1955, postwar recovery; 6) period VI, 1955-70, rapid growth; and 7) period VII, since 1970, stagnation. For a broader phase, the period I and II we may call “initial growth phase”; period III as “interwar stagnation phase”; period V and VI as “postwar growth phase”; and the last period as “recent stagnation phase”. Those chronology and phase will be explored in this brief summary of this chapter.

Agriculture in Economic Development

The shift pattern of economic development from rural based to industrial based primarily occurred in the Meiji era. In the early of Meiji era, agriculture share predicted around 69% of total workers around 21.86 million people, to only 8.7% in 1985. While agriculture shares to total NDP decreased to only 3.9% in 1985, from 38.4% in the early of Meiji era. The rapid decreasing rate was occurred in the period after World War II (in average more than 20% per year), particularly in the period between 1950’s-1960`s in which industrialization and economic growth develop rapidly. As a result, Japan economic has shifted from predominantly rural country to the one of the most highly industrialized nation in the world.

Trend in Agriculture Output

The trend analysis includes the growth in aggregate output and production by commodity groups. Figure 1-1 (page 18) and Table 1-2 (page 19) indicated the trend in total production, total output, gross and net value added. Based on the data, the growth trend as previously mentioned might be divided into seven periods, but to simplify the agriculture output growth were categorized in four major phase. They are: (a) relative rapid growth until the 1910`s, (b) relative stagnation in the interwar period, (c) a spurt following World War II up to the 1960s, and (d) stagnation in the 1970s and 1980s. The first phase was indicated by relative fast growth of total production and output that reached 20% and 25%, respectively. Even the growth of gross and net value added though less clear in this period, this rapid growth parallel to industrial growth. Fortunately, in the second phase the agriculture entered the stagnation phase, even the industrial sector continue to expand, in that the agriculture output declined to more than 50% compared to previous phase. The shortages in labor and other input for agriculture due to the military expansion to China and followed by the pacific war might become some reasons a sharp declined of the agriculture performance. The rapid growth of agriculture, called a spurt, was occurred again after devastating by World War II up to 1960s in which the total production and output far above the prewar period. As the structural adjustment to industrial country, particularly in the year 1970s-1980s, the agriculture output shift again to a distinct stagnant in that total production, output, and value added decreased to more than 70% compared to other period after World War II. Moreover, in the postwar period, the increases used of non-farm input (fertilizers, machinery, etc.) and fixed capital drove the total agriculture product and output growth more rapid compare to its gross and net value added.

Similar to the overall agriculture output, by the commodity, we might be also sequenced the commodity output growth into four phases as previously discussed. However, as a great important commodity, rice, even yearly grew slowly, the major determinant of the growth pattern of total production. In contrary, livestock even become a critical component to determine the total production in the postwar period (grew 9% per year); it was started from negligible level in the prewar period. In addition, the sericulture growth rapidly from the early period of Meiji Era until 1920s, but continued to decrease after this period. The world depression and the competition from artificial fibers might contribute to the decreasing trend of sericulture. Thus, sericulture finally reduced to such low level and might affect the aggregate growth rate.

Labor and Land in Agriculture

Labor and land is very important factor in agriculture development in Japan. The number of labor decreased slightly, at the average rate of 0.1% per year, for the entire prewar period. Even the number increased immediately after World War II, it began to decline sharply with the outset of the rapid economic growth in the mid 1950s. According to their workhours, for period 1880-1920 the number of workhours rose by 36%, while the number of farm workers decreased by 5%. Due to the double cropping paddy field practices and expansion into sericulture as sideline enterprise to the production of staple cereals resulted the increasing in workhours per worker of 42%. Nevertheless, after 1920 the workhours tend to move parallel to number of workers, then followed by sharply declined in the postwar period, particularly in the rapid economic growth period from 1960s to 1970s.

Similar to labor state, the cultivated land or cropland also increased steadily at the average 0.5% until 1920, then stagnant that after. Moreover, the rate of land utilization has been sensitive to changes in the demand and supply of farm labor. As the land become the limiting factor, the productivity of land and labor are two important factors generated the growth of agriculture in Japan. The major element in explaining the increase in output per farm worker was the rise in yield per hectare for the prewar period and the postwar period until 1955 in which 70% of the growth in output per worker is accounted for by the increase in output per hectare. However, the contribution of improvement in cultivated land area per worker to the labor-productivity growth rate has become the major element since 1955, when the absorption of the agricultural labor force by industrial and service sector accelerated. In other words, in the postwar period the improvement in the land/labor ratio played a significant role in the growth of labor productivity when the labor input sharply declined.

Factor Input, Factor Price, and Factor Shares

Agricultural production factors in this discussion classified into four categories i.e. land, labor, fixed capital, and nonfarm current input. Over the whole period, the inputs of the two primary factors, labor and land, and capital changed slowly relative to nonfarm current inputs in the prewar periods. However, in the postwar period capital increased, while labor decreased, both at rapid pace, reflecting the rapid progress in farm mechanization. The rates of growth in current inputs, particularly fertilizer in the prewar period, and feeds in the postwar period, far exceeded those other inputs. Related to the factor price, the rapid rise in the price of the farmland for the prewar period indicated the fact that land was the limiting factor for agricultural production in this period. While the rapid rise in the farm wage rate in the postwar period implies that labor has becoming the increasingly scarce relative to other factors in recent years. The rapid decline in the price of fertilizers relative to the price of land can be identified as a major force that induced the substitution of fertilizer for land, thereby increasing the input pf plant nutrients per unit of farmland area. Likewise, it is clear that the relative decline in the price of machinery capital vis-a-vis the farm wage rate has been a stimulus in the substitution of machinery for the labor. In other words we can said that the technical progress in Japanese agriculture was of the land-saving and fertilizer-using for the prewar period and that it began to bias toward the labor-saving and machine-using direction when labor shortage became serious after around 1960.

Total Input and Total Productivity

The total input in this term is the aggregate of single index of labor, fixed capital, and nonfarm current inputs by factor-share weights, and expressed as chain-linked index. While the total productivity defined as the index of total output divided by the total input and expresses the technical efficiency or the changes of output per unit of input in agricultural production. Over the whole period, the indices of total input in both flow and stock term increased at the annual rate 0.4% while total output grew at 1.6%. Consequently, total productivity rose by 1.2% per year in both terms. This implies that roughly, 1/4 of the growth of total output is explained by the growth in input, or 3/4 output growth is left unexplained by increase in conventionally measured inputs. Even though, there were large variations among periods in the rate of growth in total productivity as well as its relative contribution to the output growth rate (Figure 1-13). The increase in the rate of output growth from period I to period II was associated with the rise in the input growth rate, but through period I and II, productivity growth was the dominant factor in determining the growth rate of the total output. The interwar stagnation in the period II and III might well explain the deceleration in the rate of growth in productivity in this period. In period IV, the performance declined significantly due to the devastation of World War II, even followed by the high rates of output growth in the period V and VI. However, the output growth in period V for recovery from the war was largely explained by the increase in inputs, the output growth in period VI is largely explained by a rise in productivity. From period VI to VII the growth decelerated significantly. Labor and land inputs continued to decrease through out period VI and VII. Even the capital and nonfarm current inputs increased rapidly in period VI, slowed down markedly in the period VII. The growth rates of total productivity declined by 30 to 50% from period VI to period VII. Thus, the stagnation of output in agriculture was the combined effect of decrease in input use and deceleration in technical progress.

Recapitulation of Major Growth Trends

Even the agriculture performance rose and down since the beginning of industrialization in early of Meiji era until recently, in average the agriculture growth positively in average 1.5% per year. Field crops, particularly rice, continue to dominate the Japanese agriculture, even we also found the rise and fall in sericulture and the rapid increases of livestock after World War II. In contrast to output growth, the two primary inputs in agriculture, labor and land, remained stable. Since the land/labor ratio improved only slightly, the growth in labor productivity was primarily brought about the rise in the use of fertilizers and other current inputs, which are primarily substitutes for land. The improvement of land/labor ratio has become the major component in the growth in labor productivity since the beginning of the rapid economic growth in the mid-1950s. Moreover, the growth in land productivity was associated with the rapid increase in the use of fertilizers and other current inputs, which are primarily substitutes for land. While the improvement in the land/labor ratio was associated with an increase in capital stock, particularly in the form of machinery and implement per worker, which are primarily substitutes for labor.

An International Comparison

As a comparison, some countries in Asia, USA (continent region), and Netherlands (Europe) were selected to describe the relative levels of output, input, productivity, the land-labor ratio, and their historical trend. According to their land-labor (Table 1-15), Japanese land-labor is only 1.2 ha per person, similar to other Asian countries, but it is 100 times in larger in the USA and only 7 times larger in the Netherlands. Moreover, the labor productivity of Japanese agriculture is also lower, only 1/12 of the USA and 1/10 of the Netherlands in terms of both total production and gross value added. Even though, the labor force declined in all three countries for over a century since 1880. The average growth rate of total output in both Japan and the USA was 1.6% per annum, while the Netherlands achieved much higher rate of 2.6%. While labor increase 0.3% per annum in USA and Netherlands, in Japan decrease 0.1% due to the unfavorable land endowment in that rural population migrate to town even in the early stage of industrial development. After World War II, the output growth rate decreased sharply in Japan from 3.2 to 0.5% per year, while it remained about the same in other two countries (Table 1-17). The rate of growth in land productivity also decreased significantly from 3.1 to 1.2% in Japan, while it increase from 1.8 to 2.5% in the USA, and remained at about 4% in the Netherlands. Similar characteristic also figured out on the total productivity in which decreased 2.4 to 1.2% per year in Japan, while it remained about 2% in the US. Compared to the other Asian countries, in which most of them experienced with the Green Revolution, the output growth rates in Japan is similar to some countries such as Indonesia, India, and Pakistan, even lower compare to Taiwan, Korea and Philippines. Even though, in perspective of labor, the newly industrializing countries such Taiwan and Korea have the same figure with Japan in which the labor absolutely decline, even in differences rate. Nevertheless, in other Asian countries the labor still increasing, resulting the decreasing on land-labor ratio. While total productivity improved in all countries but the rates different from country to country.

To summary the international comparison, the Japanese agriculture has shown a good performance in the prewar period, in most of indicators better than USA, even the Netherlands. How ever, since the post war particularly after 1970 Japanese agriculture has lagged behind the two countries in out put and productivity growth rates, even lower than in many other Asian countries. Thus, protection has characterized the Japanese agriculture recently.

(Picture: Horticulture in Ami-machi, Ibaraki, Japan)

Institutional Aspects of Agriculture Development in Japan

2006-03-25T18:55:00.000+09:00

A Summary of Chapter II of the Agricultural Development of Japan: a Century’s Perspectives, by Hayami, Y. and S. Yamada, 1991, University of Tokyo Press.

Transition to Modern Agricultural Growth

The society was under rigid hierarchical class structure during Tokugawa regime, in that social mobility was low, and occupations were determined by blood. Based on this class, the feudal lords and samurai determined the tax revenue including from peasant in type of rice tax. To ensure the sustainability of this tax, the peasant activities were also restricted with some rules including their relation to their land. The dominant character of farming in the Tokugawa period was large holding. When the intensive cropping system developed the small-scale based on family labor to be more consider.

As the market economy developed, the peasants got the opportunity to raise the agriculture productivity for selling to the market. Improvement in agriculture technology such as the use of fertilizer, improvement of flood control and irrigation positively contributed to the agriculture development. To prepare for open/market economy system, under the modern nation of Emperor Meiji, the feudal constraints were removed on economic activities one by one. Thus, some new policies introduced include 1) free to growth crops or mortgage the land for the farmers (1871/1872), 2) the land tax revision (1895), and 3) promotion of better education system. From those mentioned policies, land tax revision was the most important reform in the Meiji era. This policy aimed to secure the stable source of government revenue for modernization. Thus, most agricultural resources transferred to nonagricultural sector for this purpose. The communal resources such pasture and forests were also transformed to the wealthy landlords or to the government ownership to establish the land title for the tax sources.

Unfortunately, for small-scale farmer, the dominate farmers (Table 2-1, page 66), in some cases this policy did not contribute positive economy impact due to the common resources as the main sources of fertilizer, fuel, and feed had been transferred to the landlords or government. Related to the technology development, western and US agriculture model was chosen. Thus the use of modern input such fertilizers and machinery combined with organic farming was the main form.

The government also established agriculture education and training center such as Komaba Agriculture School (later become college of Agriculture Tokyo University in 1890) and Sapporo Agricultural School (later become college of Agriculture Hokkaido University in 1918). Unfortunately, in this importation technology only the industries gained the successful, while agriculture was great unsuccessful due to the technology incompatible.

Initial Growth

Learning from the previous unsuccessful story, government began to develop technology consistent with their local ecological condition. The Iterant Instructor System and the Experiment Farm for Staple Cereals and Vegetables (1885) began to diffuse seed varieties and more productive cultural practiced already in use by Japanese farmer. The agriculture education was also reoriented from British based to German style. Thus, education and research in which agriculture chemistry and soil science of von Liebig tradition were established. Even though, insufficiency of facilities and logistical supports always handicapped the development of experiment farm and research. The output and productivity of agricultural were accelerated at the beginning of the 19 century.

The indigenous technology development in seed selections such as in rice whose done by the rono, veteran farmers, then followed by the promotion of agriculture society were importance factors to this acceleration. While the agriculture society took responsibility for technology dissemination, the cooperation played important role on making better bargaining position of farmers and guarantee the agriculture product marketing and capital credit. The location-specific technology growth also motivated to the raised of land productivity. However, the application of fertilizer seems required to substitute the limitation of the land. Thus, the commercial scale of fertilizers began to growth such as the Tokyo Artificial Fertilizers in 1888. A relative well-develop land infrastructure from the Tokugawa period also made possible the application of seed-fertilizer technology. The Meiji government also promoted land-improvement project and special bank support to this project. The participation of landowner also became a compulsory in this era. As the expanding demand of silk, a number of technical and institution were also established. The summer-fall culture also develop, thus increase in efficiency of labor utilization by providing employment for seasonally idle labor.

Interwar Stagnation

The rapid agricultural growth in the later half of Meiji era might be consider driven by 1) the successful on the development of indigenous technology, 2) the feudal constrain reform, 3) good relationship among farmers (including innovative landlords), agricultural scientists, and agricultural supply firms together with 4) the proper guidance of the government. However, as the industry growth rapidly, the investment on nonfarm increased rapidly. The innovative landlords also shifted to this business and tend to become “parasitic landlords” (page 77), particularly in the late Meiji era and Taisho era (1912-1926). Thus, the political champagne of those landlords also move from agricultural productivity to agricultural protectionism. As a result, the indigenous technological potential exhausted exists and followed by deceleration of agricultural output and productivity (in 1910s). Unfortunately, this decline coincided with the boom of World War I, forcing farm price to rise to an unprecedented high level that caused social unrest and culminated in the Rice Riot (Kome Sodo) triggered by fishermen wives in 1918. Importing rice policy from Korea and Taiwan was chosen to overcome the riots. This program was followed by the “Sanmai Zoshoku Seisaku” policy in that high-yielding Japanese rice introduced to those colonies. This policy succeeded in increasing in the flow of colonial rice to Japan.

However, as the world recession (1920s) hit Japan and the aggravation deflationary policy, the serious agricultural crisis was existed. Thus, government began to adjust the rice supply in the market by 1) engaging in the rice purchase, sale, storage, and processing, and 2) restriction import from foreign countries (Rice Law of 1921), and 3) Rice Control Law that replaced the amendment Rice Law authorized the government to buy and sell unlimited quantities of rice at the floor and ceiling price. In the farm level, 4) government spend on rural infrastructure, 5) liquidation of farm debts from usury by releasing credits from the postal saving funds, and 6) promote self-sufficiency as well as the 7) agriculture cooperation. Since 1926, 8) government also promoted the tenancy system of the landlords land into owner cultivated area thus agrarian structure of Japan shifted. Even the whole agricultural performance in this period was stagnant, new potential agriculture technology was accumulated. The research institute were also reorganized, even the breeding (rice) still became the main focus.

Agricultural Development since World War II

After devastated by the World War II, Japan tried to secure food supplies from domestic agriculture through some program such as 1) several incentives schemes; 2) emergency land-settlement program; and 3) Differential Production Scheme in which fertilizer industry together with coal mining and iron steel industries was given high priorities; and 4) continuing land reform (1946-50) and the reorganization of the agricultural cooperative association.

To execute land transfers, an Agricultural Land Commission was established in each village, consisting of three representatives from the landlords, farmers, and tenants. The successful of this reform was related to the power of occupation force and the backlog of knowledge and experience of land-tenure system. This reform promoted more equal assets and income distribution among farmers, thereby contributing critically to the social stability of the rural sector. Reorganization of agricultural institution also contributed positive impact on agriculture growth. Nogyokai that was designed to share responsibility of controlling and mobilizing village economies for war purpose, transfer to agricultural cooperative association in 1947. Structurally, this cooperation covers the village, prefecture and national level, in which took a function as marketing, bank, insurance and political lobbying institution. Thus, agricultural production recovered rapidly from its 1945-47 botom. By 1952 direct government control on food commodities, except for rice, had been lifted, and the food shortages completely disappeared with the bumper crop of rice in 1955.

Technological potential accumulation since the 1930s under the Experiment System, the rehabilitation and improvement of flood controls and irrigation facilities, are some major factors underlying rapid growth in the post-World War II. This growth was further enhanced by the supply of new industrial inputs such as insecticides and pesticides, and the farm mechanization. Those factors were such type of response on the relative rise in farm wages, due to labor out migration from agriculture, particularly in the late 1960s.

Agricultural Adjustment Problems

Agriculture began to face the adjustment problem as the miraculous economic growth since 1950s. Since the agriculture worker output lag behind the industry sector, the level of income and living for this households lagged behind urban households. Thus, the major goal of agricultural policy shifted from an increase the production of food staples to reduction in the rural-urban income gap. The New Village Construction Program that was initiated in 1965 encouraged to promote the cooperative agricultural development plan in order to increase the production of commodities having high economy value such as livestock, fruits, and vegetables. This program was also supported by some credits scheme to rise the purchase of livestock, pasture improvement, etc.

The major constraint on the increase in agricultural productivity was the small size of the farm units. Thus, protection on farm-product price and restriction import was such type of farmer request to the government. In 1960, strong political pressure from farm organization finally resulted in a rice-price determination formula. The “Production Cost and Income Compensation Formula” that so-called formula were determined by the cost of production of the paddy filed, in which the wages for family labor are valued by nonfarm wage rates in order to guarantee fair returns for the labor of rice produces. This policy drove the increases in rice price and contributed to the reduction in the gap between farm and nonfarm income and wages (Table 22, page 92). Thus, after the enactment of the Agricultural Basic Law in 1961, the price at which the government purchased rice from producer increased very rapidly and was consistently higher than the government sale. The domestic production also expand, while consumption remained stable until 1965 and decreased rapidly there after, resulting in accumulation of surplus rice in government storage. Rice control program consumed a large percentage of central government budgets (Table 2-3, page 94). Disposal surplus-rice program succeed in eliminating the excess rice supply.

The international pressure (GATT Uruguay Round) to reduce the agricultural protection was another important factor that preventing rice price supports rising significantly in the 1980s. As the food self-sufficiency decline, import increase sharply in the last two decades particularly in nonrice cereals and soybean (Table 2-4, page 95). Although trade liberalization has progressed rapidly in Japan, it has not been satisfied the demand of agricultural exporting countries in the face of extremely rapid expansion in manufacturing exports from Japan.
Recently, the international friction concerning the agricultural commodities imports has become one of the most critical policy issues not only for the agriculture but also for the whole economy. The domestic agriculture efficiency is the long term answer to compete international. As mentioned previously, the challenges were 1) the limiting of land size that become barrier to the agricultural growth particularly in the last three decades, while 2) the agricultural workers declined sharply (Table 2-5, page 98). Even the Land Law was amendment in 1962 and has removed 3 ha ceiling on land ownership, it was not so effective in stimulating the land market due to farmers prefer to wait for the windfalls gains from the possible conversion of their land for factories. Thus, income equalizing with the nonfarm families were challenging. The expansion in part-time farming even seem as factor inhibiting expanded operational scale for full time farmers, this activity has also helped to equalize agricultural and nonagricultural and has contributed importantly to social stability by preventing rural depopulation and urban overcrowding. Thus, as the industrialization achieved high level, agricultural protection tend to increase including in Japan.

(Picture: Paddy field and infrastructure in Ami-machi, Ibaraki)

Energy, It is really our problems

2006-03-24T23:17:00.000+09:00

When you see this picture you will probably ask whether there is a relationship between the coconut tree and our energy problems. I say yes! This is one of the energy source and the way to adapt to a limited acces to the commercial energy or let we say the oils for rural communities. I took this picture when I visited Pasir Mendit, Jangkaran Village, Yogyakarta in September 2005, less than a month before goverment made a new oil price on October 1, 2005 (I mention new price because it increased more than 100% in average).

At the top of cocconut tree, height more or less 10 meters, you saw a man with a red t-shirt in the first picture. This was the man, age more than 55 years old who collected dry part of cocconut stem and midrib as the main source of energy for daily cooking. He moves from one cocconut tree to other trees 2-3 times a week to support his family energy needs. Thank God, this village full of cocconut trees that also become one of the income source beside the main from farming-base activities. Recently people also diversifying their income sources as the fisher as well as aquaculturist.

As the oil become the goverment main concern and the main energy source (curently it contributes 63% of primary energy consumption), the other energy source such as renewable energy did not well promote. This country did generated high economic advantages (economic windfall)from the high international oil price in 1970s as Indonesia become the oil net-exporter country. However, the current price to reach US$50 per barrel give worse impact to Indonesian economy as the country switch to the net-importer. As the price increased to reach US$ 70 per barrel in the September 2005, the government predicted the oil subsidy would close to 4.3% of GDP and the deficit of budged reached 1.7% of GDP. Thus, energy will become very crusial issues for the sustainable development including the rural areas.

Penjualan Pulau: Isu di Bulan Maret

2006-03-24T18:15:00.000+09:00

Penjualan pulau ternyata bukan hanya berita isapan jempol. Pulau Sultan di kepulauan Riau sempat diiklankan di website privateislandsonline.com walaupun kemudian diumumkan tidak ada pulau yang dijual di wilayah Indonesia oleh media/perusahaan yang sama (klik disini). Rupanya beberapa media dalam negeri terus memberitakan iklan tersebut, seperti Waspada Online 1 Maret, Antara News 3 Maret, 4 Maret, dan Gatra 5 Maret. Sebelumnya, isu yang sama juga sempat bergulir untuk Pulau Bidadari. Media masa rupanya masih menjadi kekuatan keempat setelah Trias Politica yang diusung pemikir Perancis, Montesquieu. Kita berharap pulau-pulau yang berjumlah lebih dari 17.000 di negeri kita dan diantaranya hanya sedikit yang kita ketahui namanya, dapat dikelola dengan lebih baik. Perhatian selama ini masih berpusat di satu pulau yang bernama Jawa, tidak lain karena alasan ekonomi dan politik. Entah bagaimana nasibnya pulau-pulau yang diisukan tersebut jika media massa tidak memberitakannya.

(Sumber foto: privateislandsonline.com)

Indonesian Marine Capture Fishery: A Limit to Grow

2006-03-23T12:18:00.000+09:00

Since 1999, government declared fishery and marine based industry as one of the national economic prime mover. The high economy potential of the bio-resources was believed could potentially drive the growth of the national economy particularly in the coastal rural areas. This paper tried to map the footprint of the marine fishery growth since the early era of Indonesia and recommend a few alternatives fishery management for the future development. The statistical records and some secondary sources were used to delineated how the fishery growth. Since the early of 1900s fishery has extended its frontier through modernization. In the last half century (1951-2001), the fishery production grew dynamically and tended to limit to grow in the current period (1999-2001). While fisher numbers grew higher than production and fishing boats in some periods. Based on the fishing boats structure, the coastal-base was dominating current fishery industry (75%). Heavy exploitation and depletion of the bio-resources might challenge the sustainability of this industry, thus rethinking current fishery management is required. Following were some of the alternatives including 1) rethinking the fishing rights, 2) improving the fishery industry structure, 3) strengthen the monitoring, controlling, and surveillance (MCS) system, 4) incentives for resource conservation and rehabilitation including its habitat, and 5) integrating fishery into overall coastal rural development.

For ditails please visit my paper on Inovasi Online March 2006 (please note the production data supposed in thousand tons)

(Picture: tradisional fisher in Madura Island)

Kreativitas ditengah kelangkaan sumberdaya

2006-03-23T11:24:00.001+09:00

Teluk Penyu, pertama kali saya datang di teluk ini dipertengahan 1990an untuk sekadar menyelami bagian permukaan dari dinamika masyarakat pesisir. Akhir tahun 1990an sampai di tahun-tahun terakhr ini lebih sering saya mengujunginya untuk bisa sedikit banyak belajar dari masyarakat ini. Terakhir saya datang September 2005 yang lalu, setelah selama dua bulan Agustus-September tahun sebelumnya "bolak-balik" Jogja-Cilacap untuk mengumpulkan sampel ikan layur. Dalam tahun terakhir ini saya banyak menyimak perubahan yang luar biasa dari teluk ini dimana perahu motor tempel menutupi hampir seluruh ruang terbuka pasir pantai Teluk Penyu. Saya pikir, ini perkembangan yang luar biasa dan rasionalnya kalo terjadi perubahan yang demikian pesat dari ekstraksi sumberdaya ikan pasti masih ada keuntungan yang bisa diperoleh darinya. Itulah kira-kira yang saya tangkap dari dasar teori ekonomi perikanan yang sejak lama diajarkan Gordon. Foto di atas adalah salah seorang nelayan yang sempat saya ajak "ngobrol ngalor ngidul". Dari sana saya mendapatkan sebagaian pelajaran, bahwa di tengah kelangkaan sumberdaya dan penghasilan yang semakin menipis, kreativitas banyak tumbuh termasuk memodifikasi jaring ingsang dasar dengan tambahan rumpon dari potongan terpal dan "rumbai" dari tali rafia. Dengan cara ini ikan diharapkan akan tertarik sehingga lebih mudah ditangkap. Sepertinya, banyak teknologi lahir dari kreativitas nelayan-nelayan seperti ini seperti lampara dasar yang banyak tumbuh setelah Trawl dilarang karena berbagai tragedi perebuatan sumberdaya di akhir tahun 1970an.

Implication to Management of Marine Capture Fisheries Bioeconomic Model

2006-03-22T20:18:00.000+09:00

This paper was published as Suadi, Soeparno, R. Widaningroem, 2003, Implication to Management of Marine Capture Fisheries Bioeconomic Model. GMU Journal of Fisheries Science V(1): 16-24. (In Indonesian language).

Small-scale marine capture fisheries contributed to community welfare at Yogyakarta’s south coast. Government has planned some programs to develop fisheries. The development supposed only at rational effort in which fishers still gain advantages. Bioeconomic model of Gordon-Schaefer was applied to analyze the issue. CPUE and effort linear regression model is C/f=59,851-0,0005f (R2=82.71%). Fish price assumed at Rp 7,735.19/kg and cost at Rp 59,835.67/trip. Total revenue and effort at MSY management model was predicted at Rp 13.396 billion and 56,860 trip (equals to 327 vessels), respectively. Fisher income at this level is Rp 167,774.51/trip/vessel. Fish exploitation has closed to TAC. Free access equilibrium in which cost is equal to revenue will reach at effort of 102,231 trip (equals to 568 vessels). Managing fisheries at MEY will raise fisher income 17.83% compare to MSY, but total revenue decreased 1.77% at effort only at 56.13% of existing trip. Implications to management of model are how to regulate fisheries at rational efforts and what programs should be promoted. Some management strategies those possible to develop are 1) bordering investment through regulation and permission; 2) rising fishers productivity through technology improvement to exploit under-used fish resources; 3) fisheries extend to offshore through harbor development and social preparation; 4) marketing improvement through revitalization of fish auction; 5) improving handling and post harvest fish technology through training and education; 6) increasing bargaining position through empowering fishers group; 7) promoting alternate incomes through integrated coastal tourism development; and 8) avoiding competition and conflict through developing Java’s south coast cooperation. Participatory approach in planing, developing and evaluating should be promoted to develop Yogyakarta’s south coast.

(Picture: Sadeng fish harbor in DI Yogyakarta Province, picture by Eko Setyobudi)

Small Pelagic Fisheries in Bay Area

2006-03-22T20:01:00.000+09:00

This paper was published as Suadi, 2002, Small Pelagic Fisheries in Bay Area: A Case Study at Sape Bay West Nusa Tenggara. Journal of Fisheries Science IV(1): 27 -32. (In Indonesian)

Abstract

The aims of this research were to know the state of pelagic fishery and social economic aspek of resources exploitation. To examine these issues the research combined survey and descriptive analytic methods. Gordon-Schaefer model applied to analyze the state of fishery and analytical descriptive to explained the relationship of the phenomena's. Data collection was based on indepth interview and recording of District Fishery Service's. Pelagic fishes been analyzed were anchovies (Stolephorus sp.), squids (Loligo sp.), and mackerels (Rastrelliger sp.). Pelagic fisheries at Sape Bay had been exploited above maximum TAC mainly 80% of MSY. MSY of anchovies (Stolephorus sp.) reached 2324,9 ton at number of effort 56534 trip and MEY 2172,3 ton at number of effort 42144 trips. MSY of squids (Loligo sp.) is 455,0 ton at number of effort 12183 trip and MEY 449,0 ton at number of effort 10780 trips. The number of trips are equal to Bagan Perahu trips.The model was not applicable to account the MSY and MEY of mackerels (Rastrelliger sp.). The continuing increased of effort will cause the rapid depletion of stock and decreasing of economic rent. Beside face the decreasing of catch per unit of effort, the increasing of competition on fishing ground with marine culture (pearl culture) have resulted fisher stresses. The integrated policy and management are needed to solve these problems and to avoid social riots and the tragedy of the commons occurred.

Lobster Resources at the Southern Coast of Yogyakarta

2006-03-22T19:57:00.000+09:00

This paper was published as Suadi, R. Widaningroem, Soeparno, N. Probosunu. 2001. Study on Lobster Resources at the Southern Coast of Yogyakarta Special Region. Journal of Indonesian Aquatic and Fisheries Special Edition Crustacean 1(2): 33-42. (In Indonesian Language)

Abstract

The aims of this paper were to explore lobster resources and its exploitation at the southern coastal of Yogyakarta. Capture fisheries could be categorized as new activity for fisherman. Fisherman was a farmer that historically does not have large dependent root towards marine capture fisheries. Although the harvesting in small number, lobster is main species target, especially for the fisherman in Gunungkidul. This species gives a real contribution towards changing of the fisherman social economy as shown by housing promotion into permanent housing of ceramic floor. Although six species has been found, P. penecillatus and P. homarus dominant lobster catch, account for 57.18% and 31.37%, respectively. Gonad stages and fecundity were varying at area of research. Mature Lobsters from Fish Market (TPI) Baron and Fish Market (TPI) Sadeng were around 31.3-44.9% (except P. longipes) and 21.7-37%, respectively. The fecundity of P. penicillatus was 45,124–249,316 eggs, while P. homarus and P. longipes were 51,725-111,389 eggs and 91,966 eggs, respectively. MSY lobster around Baron was 7,155.19 kg/year with level of exploitation above its TAC. The fishing ground that limited only in the coastal zone and less effort of conservation will lead to the degradation of stocks in the future. The integrated policy and management and the participatory of local community are needed to avoid the tragedy of the commons.

(Picture: one of Lobster species at Soethern coast of Yogyakarta)

Prevention and Controlling of Invasive Alien Species in Indonesia

2006-03-22T19:53:00.000+09:00

This paper was published as Untung, K., S. Nugroho, Suputa, Suadi, Triharjoko. 2001. Prevention and Controlling of Invasive Alien Species in Indonesia. Academic Paper Prepared for Regulation Policy of Invasive Alien Species in Indonesia. State Ministry of Environment Affairs and Faculty of Agriculture Gadjah Mada University. (In Indonesian Language)

Abstract

Indonesia is famed for its megabiodiversity. It is predicted 25% world biodiversity disperse in thousand of Indonesian Islands. The increasing of human pressure on resources has threatened biodiversity. The alteration and degradation of habitat, waste disposal, deforestation, intensive exploitation, and the existing of invasive alien species are some of problems identified. Based on field observation and literature review the rapid increasing of species introduction through trading, aquaculture, and other activities have given impact to biodiversity in some cases. The impact may run in two ways i.e. ecological effect and economic. For aquatic ecosystem, especially freshwater, the ecological effect is depicted in type of hybridization, domination, predatory, and competition as well as alteration of natural features of habitat. The effort through regulation of introduced alien species should be promoted to avoid the further long-term damaged effect of the introduced species to biodiversity and habitat.

The State of Riverine Ecosystem and Fish Exploitation

2006-03-22T19:41:00.000+09:00

This is an abstract of Suadi, Soeparno, N. Probosunu, B. Kamulyan, and S.P. Saraswati, 2001. The State of Riverine Ecosystem and Fish Exploitation: Case in Downstream of Opak-Oya River Basin Yogyakarta Special Region. In Nakamura, R., S.H. Brotowiryanto, Nizam, D. Luknanto, and B. Triatmodjo (eds), Proceeding of International Symposium on Fishway and Tropical River Eco-hydraulics. Gadjah Mada University, IAHR, State Ministry of Environment, HEDS, IR ECO. P: 31- 46. (in English)

Abstract

Opak-Oya river basin and its tributaries physically have been intensively exploited for several purposes such as irrigations, sand mining, embankment as well as garbage and wastewater disposal. The community surrounding has also exploited a riverine fish intensively using electrofishing. Cyprinoformes and Percyformes dominated Fish taxa in the area. The objectives of research were to understand the state of riverine ecosystem and fish exploitation, fish population, and fish microhabitat preferences in down stream parts of the river. Field works and literature review was conducted to test the issues. The characteristic of fish exploitation was analyzed in focus of group discussion. Fish data was collected using electrofishing, while microhabitat criteria were calculated using Nakamura’s procedure (1999) and analyzed using PHABSIM (Stalnaker 1995; Boove et. al 1998).
Awaos personatus was found preferred microhabitat with depth and velocity of about 0.3 – 1.0 m and 0.6 – 1.4 m/s respectively, while adult Caranx ignobilis preferred depth of about 0.1 – 0.3 m and velocity of 0.1 m/s. Liposarcus pordalis and Rasbora agryotaenia were preferred microhabitat with higher depth and velocity, which range of about 1.0 - 1.2 m and 0.9 - 1.4 m/s respectively. In terms of substrate preferences, it was found that A. personatus adult, juvenile L. pordalis and R. agryotaenia preferred microhabitat with sandy substrate, whereas A. personatus juvenil and C. ignobilis adult preferred clayey-silt substrate. Another species such as Dermogenis pusilla preffered microhabitat with depth of about 0.1-0.3 m. Based on chi-squared test (a=95%) fishes were not differ the optimal and usable microhabitat, except juvenile A. personatus for substrates. The rapid changing of riverine habitat might threaten the sustainability of the fish population.

From Farmers to Fishers: A Historical of Fishing Community in Yogyakarta

2006-03-22T18:53:00.000+09:00

Abstarct of a paper with title "Dari Petani Menjadi Nelayan: Kajian Historis Perikanan Tangkap Pantai Selatan Yogyakarta" (Suadi, 2002. From Farmers Become Fishers: A Historical Study of Fishing Activities at Yogyakarta’s south coast. GMU Journal of Fisheries Science IV(1): 05-12)

The aims of this research were to understand the history of fisheries activity and its contribution to coastal community at South Coastal of Yogyakarta Special Region. To examine these issues the research was combined survey and descriptive analytic methods. Fisheries in area could be categorized as new activity and historically community does not have a high dependency on marine capture fisheries. Fisher was a farmer who becomes a fisher cause of several reasons such as limitation of land and lack of other job opportunity. Since the activity develops in the end of 1970’s at Baron, marine capture fisheries have altered income sources, increase community houses, and attracted young people as well as provide productivity activity for rural women. In the recent time, marine capture fishery has dispersed to all of Yogyakarta South Coastal at 19 fish-landing place with vary intensity of resources exploitation. Marine capture fisheries are still limited in the coastal zone. Although CPUE tend to increase, the activity should be extended to province management zone and ZEEI. The integrated policy and management are needed to solve these problems and to avoid the tragedy of the commons.

Key word: Historical, Marine Capture Fisheries, and South Coastal of Yogyakarta

(Picture: The time to water the mellon. Fisher in Kulon Progo Regency when they could not effort to catch fish because of the high wave and wind speed particularly between July-August)

Pagi di Pantai Kuwaru: Perubahan di Pesisir

2006-03-22T16:19:00.000+09:00

Saya sering mengujungi pantai ini, minimal sekali setahun saya datang mengunjunginya. Pak Ponijo adalah salah seorang nelayan yang dulunya petani yang saya kenal baik. Saya pertama kali bertemu dengan beliau dalam survei rencana pembangunan pelabuhan di awal tahun 2000. Dari sana saya bisa mengikuti kehidupan nelayan-nelayan baru ini. Tahun pertama saya mendapatkan wacana menarik yang melandasi perubahan dari petani menjadi nelayan. Tahun kedua saya melihat perubahan pada status ekonomi dimana usaha ini benar-benar menjanjikan bagi masa depan mereka. Tahun-tahun berikutnya saya sudah melihat beliau sudah bisa membangun rumah permanen dipinggir pantai yang beliau jadikan juga sebagai sarana untuk menjual ikan. Tahun kemarin (2005), di bulan Agustus saya menemui beliau lagi. Pada saat itu saya sudah mendapatkan informasi ikan semakin susah ditangkap, mereka mulai berupaya memperpanjang waktu melaut dengan mencoba melaut di malam hari. Cerita menarik lainnya adalah usaha yang kini sedang digeluti kadang menganggu keharmonisan dengan para pemanfaat sumberdaya lainnya. Perubahan status ekonomi yang membaik mendorong kecemburuan, kecurigaan atau disharmoni dalam komunitas ini, apalagi Pak Ponijo adalah seorang yang pernah menjadi pimpinan kelompok nelayan dimana banyak proyek perikanan saat beliau menjadi pemimpin sehingga kecurigaan akan kecuranganpun muncul. Menariknya Pak Ponijo memiliki prinsip bahwa "kalo saya jadi nelayan maka anggota keluarga saya diharapkan bisa saling menyokong, karena itu istri saya saya dorong jadi pedagang ikan". Dari cara kerja seperti itulah usaha perikanan bisa menjajikan bagi masa depan dirinya dan keluarganya, tutur Pak Ponijo.

Pertanian kini tidak digarap lagi dan diserahkan kepada orang lain dengan sistem bagi hasil, inilah mungkin menjadi satu indikator bahwa usaha perikanan menjanjikan masa depan.

(Keterangan foto: Bersama Pak Ponijo di Pinggir Pantai Kuwaru)

Kebhinekaan Nusantara

2006-03-22T16:14:00.000+09:00

Argumen akan pemikiran persuasif menyatakan bahwa Indonesia yang kepulauan dari segi geografis, beragam dalam peradaban, dan heterogen dalam kebudayaan, akan maju kalau menerima serta menganggap perbedaan sebagai modal, dan akan terpecah belah kalau mengingkari dan menyembunyikan perbedaan itu (Geertz, 1971)

(Foto dari berbagai sumber online)

Wanita Nelayan: Antara Peran Domestik & Produktif

2006-03-22T16:03:00.003+09:00

Abstract

This article summaries the important roles of women in coastal rural areas of Indonesia. They are not only playing important role on domestic-based activities, but also in the productive activities to support their family economy. The women plays important role as a fishery product traders, processors, and other marketing-based activities. They also do pioneering on the development of rural-based tourism in the coastal areas, for example at the southern coast of Yogyakarta. Rural development that integrate the women participation is required for the sustainability of the coastal economy (pesisir).

Orientasi pembangunan yang berbasis perikanan dan kelautan di Selatan Jawa akhir-akhir ini semakin gencar dikumandangkan. Daerah-daerah yang masyarakatnya secara historis tidak memiliki akar sejarah yang kuat dalam menggantungkan hidup mereka dari hasil laut juga berlomba-lomba mengeluarkan anggaran daerahnya untuk pengembangan wilayah pesisir. Hal ini nampak dari rencana pembangunan pelabuhan baik di Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Purworejo, Kebumen, dan daerah-daerah lainnya. Kondisi semacam ini sangat positif jika masing-masing daerah dapat berbagi peran dengan baik, sehingga dengan dukungan tersebut pembangunan pesisir akan memiliki sokongan yang kuat menuju keberhasilan.

Wanita merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan pesisir karena posisinya yang strategis dalam kegiatan berbasis perikanan dan kelautan sebagai pedagang pengecer, pengumpul ikan, pedagang besar, buruh upahan, maupun tenaga pengolah hasil perikanan. Namun demikian, dalam berbagai aspek kajian ataupun program-program pembangunan pesisir mereka tidak banyak tersentuh. Ketika berbicara tentang nelayan yang terlintas dalam pikiran adalah kaum pria yang sebagian atau seluruh hidupnya berjuang menghadapi gelombang besar atau angin kencang untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Pikiran demikianlah yang mendorong lahirnya program pembangunan perikanan yang bias gender seperti nampak pada berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir. Kondisi demikian telah dianggap sebagai hal yang lumrah karena dalam budaya kita, wanita telah lama dikonstruksi secara sosial maupun budaya untuk menjadi ”kanca wingking” yang hanya berkutat pada berbagai urusan rumah tangga bahkan seperti dikatakan Djohan (1994) geraknyapun dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Sehingga artikulasi peran wanita nelayan dalam kehidupan sosial dan budaya di pesisir menjadi kurang atau tidak tampak.

Keterbatasan ekonomi keluargalah yang menuntut wanita nelayan termasuk anak-anak mereka bekerja di daerah pesisir. Dalam kegiatan perikanan laut wanita nelayan berperan sangat strategis terutama pada ranah pasca panen dan pemasaran hasil perikanan. Di beberapa wilayah bahkan peranan wanita nelayan, juga sering menyentuh wilayah yang dianggap sebagai dunia kerja kaum laki-laki yaitu penangkapan ikan seperti yang banyak ditemukan dalam kegiatan penangkapan kepiting di daerah mangrove Teluk Bintuni Papua. Peran produktif ini, bagi wanita nelayan bahkan sering mengalahkan peran reproduktif atau domestiknya. Hasil kajian Widaningroem dkk. (1998) di pantai selatan Yogyakarta menunjukkan bahwa walaupun peran reproduktif yang dilakukan oleh wanita seperti membersihkan rumah, mencuci, dan menyiapkan makanan mencapai angka 80% dari alokasi waktu setiap harinya, ketika mereka melakukan aktivitas produktif di pesisir, peran tersebut ditinggalkan sementara dan diserahkan kepada kepada anak atau ibu/nenek mereka. Kontribusi nelayan ini terhadap pendapatan keluargapun, dapat mencapai separuh dari pendapatan suami.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia seharusnya memperhatikan kondisi wanita maupun pria atau bersifat gender sensitive. Peran wanita dapat dioptimalkan apabila faktor penghambat yang melingkupinya teridentifikasi dengan baik. Walaupun secara kuantitatif jumlah wanita lebih banyak dari kaum pria, belum banyak rencana pembangunan yang benar-benar mendasarkan pada kebutuhan kaum wanita, padahal mereka bekerja pada dua fungsi sekaligus, reproduktif dan produktif. Pengembangan program pembangunan yang tidak bias gender memiliki arti yang sangat penting di daerah pesisir disebabkan tidak hanya karena secara kuantitatif jumlah kaum wanita lebih banyak, tetapi karena peran wanita nelayan yang sangat strategis. Partisipasi wanita dalam berbagai aktivitas produktif di pesisir juga telah banyak terbukti mampu mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan. Kesempatan peran wanita nelayan juga memiliki peluang yang cukup baik karena suami mereka memiliki kebiasan yang baik yaitu menyerahkan hasil usaha melaut mereka kepada kaum wanita dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada wanita untuk mengelola keuangan tersebut. Hal ini tentunya menjadikan wanita lebih mandiri dan berani memutuskan hal-hal penting bagi keluarga dan dirinya. Dukungan internal tersebut akan lebih optimal jika program-program intervensi oleh pemerintah juga menyentuh kaum wanita nelayan.

Berbagai program pembangunan ke depan perlu menyediakan kesempatan kepada wanita nelayan untuk memiliki peluang yang sejajar dengan pria. Optimalisasi peran wanita nelayan dalam pembangunan pesisir hanya dapat dilakukan melalui integrasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan nasional, propinsi atau kabupaten/kota baik pada ranah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi pembangunan. Upaya ini tidaklah mudah dilakukan jika tidak didukung adanya kesadaran dan kepekaan para pengambil kebijakan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang diikuti oleh program-program yang dapat menjamin keterlibatan para wanita.

Pembagian peran yang sejajar khususnya dari aspek ekonomi perikanan dimana wanita yang mengurusi pasca panen dan pemasaran hasil perikanan termasuk pengawetan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil, sementara pria pada aspek produksi melalui kegiatan penangkapan ikan dapat menjadi salah satu cara mendorong partisipasi wanita yang lebih baik. Peran ini didasari pada berbagai kesulitan dalam kegiatan produksi perikanan laut. Penguatan aspek pasca panen dan pemasaran tidak hanya bermakna bagi para wanita nelayan, tetapi aktivitas perikanan secara keseluruhan karena aspek ini menjadi titik terlemah kegiatan produksi perikanan. Program penguatan dapat dilakukan misal melalui penguatan kelembagaan usaha berbasis kelompok. Penguatan ini memiliki makna positif karena dapat memperkuat bargaining position para wainta terhadap pesaing yang umumnya kaum pria dengan modal yang lebih besar, mempermudah akses terhadap modal, pasar, informasi dan teknologi. Pada akhirnya, pengembangan program pembangunan yang berbasis perikanan dan kelautan yang terpadu dengan kegiatan lainnya seperti wisata bahari merupakan peluang besar bagi aktualasisasi peran wanita nelayan.

Oleh:
Suadi
Jurusan Perikanan UGM
e-mail: suadi(at)ugm(dot)ac(dot)id

(Keterangan foto: Selepas magrib di Pantai Kuwaru, istri nelayan sedang mengolah ikan, yang sebenarnya dilakukan bersama dengan anak-anak dan suaminya)

Message from the Reliefs of Borobudur Temple

2006-03-22T14:40:00.000+09:00

Besides symbolizing the Buddhist thought about the existence of the universe, the Borobudur relieves might also depict the people way of life, one of which a maritime tradition of the archipelagos until the 9th century. The establishment of Majapahit, the Javanese maritime empire, in the end of 13th century and the other coastal based kingdom delineated their dominance over the ocean. Following the prosperous of maritime trading in the 14th centuries and there after, historical economist mentioned the pre-modern economic between 1450-1680 as the age of commerce in the archipelagos. How does the Pasisir in the current period? let's diving it!